REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan aplikasi Si Bekantan atau Sistem Informasi Belanja Kantor Kalimantan Selatan. Peluncuran ini dilakukan pada Rakorda UKPBJ 2021 Provinsi Kalimantan Selatan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syaiful Azhari, di Gedung Idham Chalid, Banjarabaru, Selasa (16/11).
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syaiful Azhari mengatakan, saat ini sistem pengadaan barang jasa milik Pemprov Kalsel sudah jauh lebih baik karena didukung sistem elektronik sehingga lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel.
Disampaikan, pengadaan barang jasa dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan pemerintah melibatkan pengadaan barang jasa.
Upaya membangun infrastruktur, membangun pendidikan, membangun sektor kesehatan, meningkatkan pelayanan dan sektor-sektor lainnya. Semuanya akan bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa.
Dikatakannya, hingga kuartal III, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel, untuk kegiatan tender/ seleksi sebanyak 265 paket pekerjaan, dengan pagu anggaran Rp 530,6 miliar. Sedangkan non tender sebanyak 968 paket pekerjaan dengan pagu anggaran Rp 186 miliar.
Sementara itu, Kasatgas Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan barang jasa.
Menurutnya, di Indonesia data tindak pidana korupsi dari sisi pengadaan barang dan jasa masih di papan atas. Dirinya juga mendorong Kabupaten Kota untuk mencontoh Pemprov Kalsel dalam hal tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Si Bekantan adalah Aplikasi Bela (Belanja Langsung) Pengadaan untuk meningkatkan transparasi, akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, memberdayakan UMKM, sekaligus mencegah korupsi melalui aplikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
