REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar bekerja sama dengan Bank Indonesia dan perbankan untuk mendigitalisasi pasar yang ada di Jabar. Jumlah pasar yang ada di Jabar mencapai 1.315 pasar. Namun, pasar yang sudah digital jumlahnya masih minim.
"Pasar milik Pemda dan desa akan diupayakan jadi pasar digital. Minimal pasar Pemda dulu yang ada di 27 kabupaten/kota," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh Arifin Soedjayana, kepada wartawan, Selasa (16/11).
Arifin menjelaskan, pilot project pasar digital ini di setiap kabupaten/kota minimal ada 10. "Jadi, kami menargetkan ada 10 pasar di kali 27 kabupaten/kota. Totalnya, ada 270 pasar digital pada tahun 2023," katanya.
Menurut Arifin, pihaknya terus mendorong semua pasar milik Pemda agar bisa digital. Salah satu upaya yang dilakukan, setiap meresmikan pasar digital, pihaknya selalu mengikutsertakan semua pasar yang ada di Jabar lewat aplikasi zoom agar termotivasi.
"Di 27 kota/kabupaten belum semua ada pasar digital. Karena baru di dua daerah. Yakni, Purwakarta dan Cimahi yang sudah ada pasar digitalnya," katanya.
Pasar digital ini, kata dia, tak langsung dibuat oleh provinsi Jabar. Tapi, bekerja sama dengan BI. Disperindag Jabar, hanya memfasilitasi saja. Pemprov Jabar berkolaborasi dengan pihak Perbankan ini, sesuai visi Jabar berinovasi.
"Ini berawal dari SNI 8152/2021 yang mengharuskan pasar rakyat digitalisasi. Targetnya ke depan ingin semua pasar yang ada di Jabar ini ber SNI dan juga digital. Apalagi pandemi ini semua tak bisa face to face tapi melalui digital," paparnya.
Kepala BI Jawa Barat Herawanto mengatakan, dari total sekitar 500 pedagang di pasar di Cimahi, sampai dengan saat ini, tercatat sebanyak 243 pedagang yang telah menggunakan kanal pembayaran QRIS. Dan 250 pedagang yang telah memanfaatkan sarana digital marketplace Pasar.id yang difasilitasi oleh BRI.
Selain itu, kata dia, pembayaran retribusi pasar oleh para pedagang juga tidak lagi dilakukan secara tunai karena saat ini telah diterapkan sistem “e-retribusi” yang difasilitasi oleh bank bjb. Selain itu, kehadiran dan optimasiliasi agent banking di pasar ini juga semakin memudahkan para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jasa perbankan.
Herawanto mengatakan, secara ringkas pola transformasi digital seperti yang dilaksanakan di Pasar Atas Baru Cimahi akan memberikan berbagai manfaat, baik bagi masyarakat, perbankan maupun pemerintah.
"Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan jelas akan meningkatkan volume transaksi karena memiliki berbagai keunggulan, mulai dari kemudahan, kenyamanan, kecepatan dan keamanan saat bertransaksi, baik sebagai produsen, pedagang maupun sebagai konsumen," katanya.
Selain itu, kata dia, proses pemasaran online yang bersifat borderless membuka akses pasar yang lebih luas bagi pedagang. Begitu juga, kata dia, penggunaan pembayaran digital atau non tunai oleh pedagang memberikan manfaat. Di antaranya, aktivitas usaha yang tercatat dengan baik, yang dapat menjadi data atau informasi pendukung yang diperlukan pihak perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.
Dengan terkelolanya data transaksi tersebut secara digital, kata dia, diharapkan mekanisme pemberian bantuan permodalan dari bank kepada pedagang di pasar ini dapat diproses secara seamless dan end-to-end.
Menurutnya, implementasi program digitalisasi di Pasar Atas Baru Cimahi ini memiliki karakteristik khusus, yakni dilakukan secara simultan dan end-to-end di berbagai lini, dan direncanakan akan berlanjut sampai ke berbagai aspek pelaku ekonomi yang terlibat di pasar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
