Tuesday, 8 Rabiul Awwal 1444 / 04 October 2022

Wapres Soroti Serapan Anggaran Lambat di Aceh

Selasa 16 Nov 2021 18:12 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Maruf Amin.

Wakil Presiden Maruf Amin.

Foto: KIP/Setwapres
Penyerapan anggaran penting untuk memacu pemulihan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik bersama pemerintah provinsi, kabupaten maupun wali kota seluruh wilayah Aceh. Dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti masih lambatnya penyerapan anggaran atau belanja daerah.

Wapres menilai, penyerapan anggaran penting untuk memacu pemulihan ekonomi nasional yang saat ini menjadi fokus pemerintah. "Saya mendengar akhir-akhir ini penyerapan anggaran agak lambat, informasi nanti Pak Mendagri bisa menjelaskan, saya kira itu harus dipacu sebab dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu, peran belanja pemerintah penting," ujar Wapres dalam Rakor yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/11).

Baca Juga

Karena itu, Wapres mendorong pemerintah daerah ikut membantu pemulihan ekonomi nasional dengan menggenjot belanja daerah. Apalagi, saat ini tahun anggaran sudah hampir habis.

"Untuk bisa mengembalikan dan mendorong ekonomi nasional maupun daerah, ini supaya menjadi perhatian, ini sudah hampir tahun anggaran hampir habis, supaya dilakukan evaluasi kembali, andai itu terjadi, kenapa terjadi perlambatan," ujar Wapres.

Selain masalah anggaran, Kiai Ma'ruf juga kembali mengingatkan Pemerintah daerah di Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan reformasi birokrasi. Sebab, kualitas pelayanan publik yang baik itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, dinamika saat ini menuntut pelayanan publik kepada masyarakat lebih cepat dan mudah. "Penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus makin sederhana dan makin kompetitif, ini dengan penggunaan teknologi yang semakin masif. pemanfaatan teknologi digital ini di dalam pelayanan publik ini akan mendorong tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien dan cepat," katanya.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Aceh, 23 bupati dan 20 walikota se-Aceh. Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA