Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Sudan Bebaskan Kepala Biro Aljazirah

Selasa 16 Nov 2021 10:47 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah

Suasanan newsroom di kantor pusat Aljazirah.

Suasanan newsroom di kantor pusat Aljazirah.

Foto: AP PHOTO
Militer Sudan belum memberikan alasan terkait penahanan Kabiro Aljazirah.

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pihak berwenang Sudan telah membebaskan Kepala Biro Aljazirah di Khartoum,  El Musalmi El Kabbashi. Dia dibebaskan dua hari setelah ditangkap dalam penggerebekan di rumahnya pada Ahad (14/11).

El Kabbashi dibebaskan pada Selasa (16/11). Namun hingga kini, militer belum memberikan alasan terkait penahanannya.

Baca Juga

Wartawan termasuk salah satu di antara ratusan orang yang ditahan, di tengah aksi protes massal di Sudan setelah kudeta militer. Aljazirah mengutuk penangkapan El Kabbashi dan mendesak agar para jurnalis Aljazirah diizinkan melakukan tugasnya tanpa hambatan. Aljazirah juga mengatakan bahwa militer Sudan bertanggung jawab atas keselamatan semua karyawannya.

Penangkapan El Kabbashi bukan pertama kalinya. Pada 2019, pasukan keamanan menutup kantor jaringan Aljazirah di Khartoum, dan mencabut izin kerja koresponden jaringan berita tersebut.

Penangkapan El Kabbashi terjadi setelah pasukan keamanan menembakkan peluru tajam dan gas air mata ke pengunjuk rasa anti-kudeta di Khartoum, dan kota kembarnya Omdurman. Insiden ini menewaskan sedikitnya delapan orang. Peristiwa ini menambah jumlah orang yang kehilangan nyawa sejak kudeta menjadi 23 orang.

Puluhan ribu orang turun ke jalan di seluruh Sudan untuk memprotes kudeta militer. Para demonstran menentang pembentukan dewan pemerintahan baru oleh kepala militer, dan mengecualikan perwakilan dari aliansi Pasukan Kebebasan dan Perubahan sipil.

Pemimpin kudeta militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengangkat kembali dirinya sebagai kepala Dewan Berdaulat yang berkuasa. Al-Burhan menegaskan, pengambilalihan itu bukan kudeta tetapi dorongan untuk memperbaiki jalannya transisi.

Kudeta dilakukan saat militer akan menyerahkan kepemimpinan Dewan Berdaulat kepada warga sipil dalam beberapa bulan mendatang. Negara-negara Barat telah mendesak militer Sudan untuk menghentikan kudeta.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA