REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuariana menyatakan Penawaran Publik Perdana atau Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Mitratel, anak usaha BUMN Telkom, harus menjamin ketersediaan sinyal yang baik termasuk bagi daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
"Jadi di satu sisi menguntungkan Telkom sebagai BUMN yang akan bisa memberikan pajak melalui dividen untuk negara. Di sisi lain, juga bisa dinikmati masyarakat, khususnya yang berada di 3T," kata Nevi Zuairina dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (11/11).
Sebab, menurut Nevi, dengan adanya IPO ini berarti anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia tersebut akan mendapatkan dana segar hingga Rp 25 triliun dengan melepas 29,85 persen saham ke publik. Menurut dia, masyarakat terutama di daerah 3T harus mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya terkait kemudahan akses telekomunikasi.
Selain itu, saat ini sedang berlangsung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang membutuhkan infrastruktur teknologi melalui pembangunan menara telekomunikasi 5G hingga ke daerah terpencil. "Apalagi di zaman pandemi begini, kita sekolahnya sudah pakai online, sehingga sangat dibutuhkan teknologi 5G ini. Jangan ada lagi nanti ada istilah negeri tanpa sinyal untuk di Indonesia," jelas Nevi.
