REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR memanggil manajemen PT Telkom Indonesia (Persero) untuk melaporkan perkembangan proses IPO anak usaha Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Rabu (10/11).
Pimpinan Komisi VI DPR Mohammad Haekal mengatakan Kementerian BUMN dalam waktu dekat memiliki rencana melakukan IPO beberapa anak usaha, salah satunya Mitratel, anak usaha Telkom, yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
"Saat ini Mitratel mengelola lebih dari 28 ribu menara telekomunikasi. Mitratel punya keunggulan penggunaan serat optik Telkom Grup yang tidak dimiliki perusahaan menara telekomunikasi mana pun di Indonesia," ujar Haekal saat rapat dengar pendapat dengan Telkom Group terkait perkembangan proses IPO anak usaha Telkom, Mitratel di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/11).
Haekal berharap keunggulan tersebut menjadikan Mitratel untuk berperan lebih besar dalam mendukung optimalisasi digitalisasi dan industri 4.0 seiring meningkatnya jaringan 5G. Kata Haekal, keunggulan penggunaan serat optik membuat seluruh operator di Indonesia menjadi pelanggan bagi menara Mitratel.
Tak hanya itu, Mitratel juga melakukan ekspansi portofolio jasa turunan untuk mengakselerasi iklim digital di Indonesia."Mitratel dijadwalkan menawarkan 29,5 persen saham kepada publik melalui IPO pada 22 November 2021. Dengan IPO tersebut, Mitratel diharapkan mendapat dana segar senilai Rp 25 triliun yang digunakan untuk mengembangkan bisnis, menciptakan nilai optimal, dan mewujudkan ekosistem digitalisasi," ucap Haekal.
Haekal juga mengharapkan IPO memberikan dampak positif bagi Mitratel, Telkom, dan masyarakat. Menurut Haekal, Mitratel dapat menjadi perusahaan yang independen, akuntabel, transparan, dan lebih cepat mengejar pertumbuhan bisnis.
"Dengan begitu diharapkan ketahanan digital nasional tercapai dengan Mitratel sebagai market leader. IPO juga diharapkan menarik minat investor untuk investasi di Indonesia," kata Haekal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
