Wapres: Pembangunan tak Berjalan Jika Papua tidak Kondusif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, akselerasi pembangunan kesejahteraaan di Papua tidak dapat berjalan dengan baik jika keamanan masih mengkhawatirkan. Karena itu, dalam mengakselerasi pembangunan di Papua harus mengintegrasikan sisi kesejahteraan dan keamanan.

"Tetapi betul kalau pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali atau tidak kondusif, maka itu dua hal ini jadi program yang terintegrasi ya, ini yang kita lakukan," kata Wapres di sela kunjungan kerja di Jayapura, Papua, Sabtu (6/11).

Kiai Ma'ruf telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk memimpin koordinasi terkait kemanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) serta Menteri Dalam Negeri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik. Ma'ruf juga mengatakan, harmonisasi antara kesejahteraaan dan keamanan dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua.

Dialog, kata dia, agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat. “Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” ungkap dia.

Karena itu, pada rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Oktober lalu usai menutup Pekan Olahraga Nasional (PON), mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. "Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan (pandangan) dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” ujar Kiai Ma'ruf.

Baca juga:

Ma'ruf pun berharap agar harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi yang telah dirancang. Harmonisasi juga diharap menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah. Dengan hilangnya ketidakpuasan itu, maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua.

“Kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokok-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidak puasan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika