Saturday, 26 Zulqaidah 1443 / 25 June 2022

Ini Senjata-Senjata AS yang akan Dijual ke Saudi

Jumat 05 Nov 2021 18:44 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joe Biden berbicara selama KTT Iklim PBB COP26, Senin, 1 November 2021, di Glasgow, Skotlandia.

Presiden Joe Biden berbicara selama KTT Iklim PBB COP26, Senin, 1 November 2021, di Glasgow, Skotlandia.

Foto: AP/Evan Vucci
Joe Biden menyetujui penjualan senjata senilai 650 juta dolar AS ke Arab Saudi.

REPUBLIKA.CO.ID,  WASHINGTON -- Pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan rudal udara senilai 650 juta dolar AS ke Arab Saudi, Kamis (4/11) waktu seetmpat. Ini adalah penjualan senjata pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Kerajaan.

Kementerian Pertahanan Badan Kerja Sama Keamanan AS mengatakan, Riyadh meminta 280 AIM-120C-7/C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) dan 596 LAU-128 Missile Rail Launchers (MRLs) serta peralatan pendukung seperti suku cadang dan perbaikan. Departemen Luar Negeri AS dikatakan telah menandatangani persetujuan dari permintaan tersebut.

Baca Juga

"Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan dengan meningkatkan stok rudal jarak menengah untuk armada pesawat tempurnya untuk pertahanan nasionalnya," kata Pentagon sepert dikutip laman Anadolu Agency, Jumat (5/11).

Pihaknya mencatat penjualan akan meningkatkan armada Eurofighter Typhoon Arab Saudi, jet tempur F-15C/D, F-15S dan F-I5SA. Raytheon juga siap menjadi kontraktor utama penjualan.

Pengumuman ini diserahkan kepada anggota parlemen dan langsung dimulai periode peninjauan kongres 30 hari. Partai Demokrat Biden kemungkinan akan menyuarakan keberatan.

Demokrat secara vokal menentang upaya untuk membantu kerajaan mengingat kampanye udara Riyadh di Yaman. Selain itu menilik Riyadh yang telah dirundung isu pelanggaran hak, dan pembunuhan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi.

Kongres dapat memblokir atau memodifikasi penjualan yang disetujui dengan mengesahkan undang-undang kapan saja sebelum jendela 30 hari ditutup.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA