REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pejabat pemerintah Prancis mengatakan Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sepakat mencoba meredakan ketegangan perselisihan mengenai penangkapan ikan pasca-Brexit. Hal ini disampaikan setelah kedua belah pihak saling mengancam memberlakukan pembatasan perdagangan.
Kedua kepala negara menggunakan pertemuan sela dalam pertemuan kepala negara G20 di Roma, Italia untuk meredakan ketegangan. Sebelumnya mereka memberikan sinyal berbeda apakah akan menurunkan eskalasi.
Pemerintah Prancis mengatakan Macron memberitahu Inggris mereka harus mematuhi peraturan. Paris menuduh London melanggar peraturan dengan tidak memberikan cukup izin pada kapal-kapal nelayan mereka untuk beroperasi di perairan Inggris. Inggris mengatakan pihaknya memenuhi perjanjian dagang pasca-Brexit.
"Tujuan baik presiden maupun perdana menteri adalah bekerja untuk meredakan ketegangan," kata seorang pejabat Prancis usai pertemuan empat dua pemimpin tersebut, Ahad (31/10).
"Kami memberi diri kami ruang untuk meredakan ketegangan dalam beberapa jam kedepan," tambahnya.
Pada Sabtu (30/10) lalu Inggris perang kata-kata dengan Prancis. Johnson menolak mengabaikan langkah yang dapat memicu perang dagang. Menteri Brexit Inggris juga mengkritik tajam Paris yang menyarankan Uni Eropa harus menunjukkan 'lebih banyak kerugian meninggalkan Uni Eropa dibandingkan bertahan'.
Hubungan London dan Paris sudah renggang sejak Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa tahun 2016 lalu. Baru-baru ini Britania juga membentuk pakta keamanan dengan Amerika Serikat (AS) dan Australia yang menghilangkan potensi pemasukan Prancis.
Macron sempat dilaporkan mempertanyakan 'kredibilitas' Inggris. Paris mengatakan jika perselisihan mengenai perikanan tidak segera diselesaikan, mungkin mereka akan memberlakukan kebijakan pada kapal dan barang Inggris pada Selasa (2/11) mendatang seperti menaikan tarif cukai.
Pejabat Prancis mengatakan Macron memberitahu Johnson, ia mengharapkan sikap saling menghormati. Presiden Prancis itu juga mengatakan kedua belah pihak harus mengadakan 'pertukaran' dalam beberapa jam ke depan untuk meredakan ketegangan.
"Kami akan melihatnya pada 2 November, apabila kami belum sampai, satu per satu diselesaikan," kata pejabat Prancis itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
