REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia terkait kebijakan kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu mitra ekonomi utama dalam hal investasi dan perdagangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pada kuartal I 2021, penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Malaysia sebesar 706,8 juta dolar AS dan tersebar di 1.324 proyek.
Dari sisi perdagangan barang, volume perdagangan bilateral antarnegara sebesar 15,03 juta dolar AS pada 2020 dan 13,43 juta dolar AS pada Januari sampai Oktober 2021.
“Hal tersebut menunjukkan intensnya hubungan bilateral kedua negara. Maka itu, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat bekerja sama dengan Malaysia. Saya percaya bahwa terlepas dari pandemi yang sedang berlangsung, ada banyak peluang yang harus dimanfaatkan kedua negara pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Kamis (28/10).
Airlangga menyampaikan Indonesia sebagai Ketua Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengajak negara-negara produsen kelapa sawit mengantisipasi kemungkinan terjadinya siklus harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui peningkatan konsumsi domestik sebagai alat manajemen permintaan.
Adapun pengelolaan harga minyak sawit berkelanjutan dapat dicapai dengan melaksanakan program mandat B30 di Indonesia dan B20 di Malaysia.
“Hal penting yang ingin kami tekankan, pentingnya negara-negara anggota CPOPC mengintensifkan upaya untuk memastikan harga minyak sawit berkelanjutan. Kami menggarisbawahi tren positif atas pertumbuhan permintaan minyak sawit dan tren kenaikan minyak sawit secara umum,” ucapnya.
Airlangga juga menyampaikan Indonesia mengapresiasi pembentukan CPOPC Scientific Committee dapat fokus penyusunan proposal penelitian yang tepat, mengkaji proposal penelitian, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan guna memberikan temuan penelitian dalam memperkaya pengetahuan terkait sektor kelapa sawit.
“Kami berharap komite dapat bekerja kepentingan terbaik negara-negara anggota termasuk upaya melawan kampanye negatif terhadap minyak sawit,” ucapnya.
Terkait maraknya kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit, sebagai negara penghasil kelapa sawit, Airlangga menyebut, Indonesia-Malaysia perlu melakukan kampanye positif terhadap kelapa sawit secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
Indonesia mengapresiasi kemajuan program Countering Anti Palm Oil Campaign yang dilakukan CPOPC berdasarkan persetujuan negara anggota (Indonesia-Malaysia).
“Program-program ini termasuk kampanye advokasi di Uni Eropa, kampanye media sosial di negara-negara anggota, serta strategi komunikasi dan promosi di negara-negara konsumen minyak sawit,” ucapnya.
“Dalam waktu dekat, program kampanye positif diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan minyak nabati lainnya, tidak hanya fokus pada kelapa sawit. Publikasi kontribusi minyak nabati untuk memenuhi sustainable development goals (SDGs) harus lebih sering disebarluaskan,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
