Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

Gubernur Sumbar: Ormas Keagamaan Lebih Leluasa Satukan Umat

Senin 25 Oct 2021 07:22 WIB

Red: Ani Nursalikah

Gubernur Sumbar: Ormas Keagamaan Lebih Leluasa Satukan Umat. Pengurus masjid menyemprotkan hand sanitizer karya siswa Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang kepada jemaah di Masjid Raya Sumbar, di Padang, Jumat (20/3/2020).

Gubernur Sumbar: Ormas Keagamaan Lebih Leluasa Satukan Umat. Pengurus masjid menyemprotkan hand sanitizer karya siswa Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang kepada jemaah di Masjid Raya Sumbar, di Padang, Jumat (20/3/2020).

Foto: ANTARA/iggoy el fitra
Menurutnya, ormas keagamaan bisa mengisi kekosongan pembinaan umat.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi Ansharullah menyebutkan organisasi keagamaan lebih memiliki keleluasaan dibandingkan partai politik untuk menjadi pemersatu umat.

"Partai politik meski berlatar belakang agama, namun masih ada resistensi pada sebagian umat. Namun, organisasi kemasyarakatan bisa lebih diterima sehingga lebih leluasa memberikan pencerahan dan menyatukan umat," katanya saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPW Persatuan Ummat Islam (PUI) Sumatra Barat, Ahad (24/10).

Baca Juga

Menurutnya, ormas keagamaan bisa mengisi kekosongan pembinaan umat. Saat ini, masih ada tempat di Sumbar yang membutuhkan peran kader ormas yang benar-benar memahami agama untuk menghidupkan dan mensyiarkan ajaran Islam di tengah masyarakat.

"Masih ada daerah yang butuh bimbingan. Banyak kelompok masyarakat butuh penguatan keislaman. Kami pernah mengunjungi daerah pada waktu magrib, masjidnya bagus, tapi tidak ada yang jadi muazin, tidak ada yang jadi imam," katanya.

Ia berharap hadirnya PUI di Sumbar bisa mengisi kekosongan itu dan menjadi perekat potensi umat yang ada di masyarakat. Pada kondisi pandemi yang menyebabkan ekonomi lemah, pemahaman keislaman dikaburkan.

Maka, menyatunya potensi umat merupakan hal yang harus diupayakan sebagai sebuah solusi. Ketua Umum PUI K.H. Nurhasan Zaidi mengatakan organisasi itu sebenarnya pernah ada di Sumbar tetapi tidak berkembang alias stagnan.

Karena itu saat ini kembali diperbarui kepengurusannya dengan harapan bisa segera memberikan bakti bagi umat. "Cikal bakal PUI sebenarnya sudah ada sejak 1911 dan dilegalisasi pada 1917. Namun, belum menggunakan nama PUI. Penggabungan dengan organisasi besar lain yang kemudian menjadi PUI terjadi pada 69 tahun lalu," ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan upaya untuk memecah belah umat sekarang mulai terasa karena itu dibutuhkan dukungan dari Ormas Keagamaan untuk bisa menjadi solusi perekat persatuan. "Mudah-mudahan kehadiran PUI di Sumbar bisa menjadi salah satu solusi bagi penguatan dan perekat umat itu," ujarnya.

Ketua DPW PUI Sumbar dijabat Handanus, Sekretaris Umum DPW PUI Jen Zuidi, dan Bendahara Umum Yuni Andra. Hadir dalam acara itu Ketua Majelis Syuro PUI K.H. Ahmad Heryawan, tokoh organisasi Islam se-Sumbar dan para anggota PUI se-Sumbar.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA