REPUBLIKA.CO.ID, RABAT – Sebuah partai di Maroko, yakni Justice and Charity Party (JCP), mengkritik normalisasi diplomatik antara negara tersebut dan Israel. Mereka menekankan, hal tersebut tidak akan pernah membawa stabilitas atau manfaat ekonomi.
“Penormalan hubungan (dengan Israel) adalah kejahatan dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan pendudukan yang tak berdaya. Banyak dari mereka terbunuh atau dipaksa keluar dari rumah mereka, atau rumah dan tempat suci mereka dihancurkan,” kata juru bicara JCP, Fathallah Arsalan, dikutip laman Middle East Monitor pada Sabtu (23/10).
Menurut dia, dengan melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel, penguasa Maroko telah membuka pintu lebar-lebar untuk penetrasi budaya, politik, pendidikan, dan keamanan. "Upaya untuk menutupi entitas Zionis, yang melakukan kejahatan terhadap agama, kemanusiaan, dan hukum kita melalui kesepakatan di sini atau di sana, akan gagal,” ujar Arsalan.
Pada 15 September 2020, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani perjanjian normalisasi diplomatik dengan Israel. Hal itu tercapai berkat mediasi dan dukungan AS di bawah kepemimpinan mantan presiden Donald Trump. Kesepakatan normalisasi tersebut dikenal dengan nama Abraham Accords.
Selain UEA dan Bahrain, AS pun membantu Israel melakukan normalisasi diplomatik dengan Sudan serta Maroko. Palestina mengecam kesepakatan damai tersebut. Menurut Palestina, apa yang dilakukan negara-negara Muslim terkait merupakan “tikaman” bagi perjuangannya memperoleh kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
