REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI--Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar konsep Mal Pelayanan publik (MPP) ada setiap daerah Indonesia. Wapres menilai keberadaan MPP penting untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, masyarakat dapat melakukan beragam pengurusan dokumen di satu tempat terpadu melalui MPP tersebut. “Semua kabupaten kota punya model Mal Pelayanan Publik, punya lounge pelayanan publik, bahkan pasar pelayanan publik dan juga pusat-pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program,” kata Wapres dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis (21/10).
Wapres menilai selain mempercepat dan mempermudah proses, juga menghindarkan dari adanya pungutan liar. Sebab, pungutan liar selama ini biasa terjadi jika proses birokrasi terlalu panjang.
"Kalau diperpendek ini lebih efisien, ini saya pikir sebagai upaya suatu yang kita lakukan sesuai instruksi KemenPAN-RB dalam proses reformasi birokrasi dan juga digitalisasi," kata Wapres.
Wapres pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi pelopor dalam pengimplementasian MPP di Indonesia. Menurutnya, MPP Banyuwangi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Berdasarkan laporan, sudah ada 45 Mal Pelayanan Publik di Indonesia dan 14 diantaranya diaplikasikan kabupaten yang ada di Jawa Timur.
Wapres menilai, melalui MPP dan Lounge Pelayanan Publik, di samping peningkatan kualitas pelayanan, juga dilakukan upaya pemutakhiran data agar Indonesia dapat menuju satu data terpadu. “Pelayanan publik itu datanya sudah [ada]. Jadi ini kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang kita melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data,” katanya.
Saat berkunjung ke Banyuwangi, Wapres melihat langsung Lounge Pemkab Banyuwangi yang merupakan buah inovasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Di lounge ini, Wapres disuguhkan data kependudukan dan sistem pengawasan yang semuanya terintegrasi secara digital.
Sebagai contoh, Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan yang berisi data warga miskin lengkap dengan jenis program bantuan sosial yang telah mereka peroleh secara real time. Selain itu, Wapres juga melihat program e-village budgeting dan e-monitoring system. Dua program tersebut merupakan sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.
Lewat sistem ini, pengawasan program dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan. Selanjutnya, Wapres juga mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi sejak 6 Oktober 2017, untuk melihat langsung pusat pelayanan di Banyuwangi. Di MPP Kabupaten pertama di Indonesia ini, terdapat 24 entitas yang tergabung untuk melayani 237 layanan, sehingga mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
