REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Bogor dan Tangerang dari wilayah aglomerasi Jabodetabek karena angka capaian vaksinasi Covid-19 yang masih belum mencapai target. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, capaian jumlah vaksinasi Covid-19 di dua daerah tersebut berdampak pada daerah lain di Jabodetabek yang tertahan untuk mengalami penurunan level PPKM.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban mengingatkan agar tetap melakukan pengawasan kepada setiap orang yang berpergian di daerah aglomerasi tersebut.
"Bogor dan Tangerang dikeluarkan, ini tentu tujuannya agar daerah lain tergabung dalam aglomerasi bisa turun PPKMnya , sisi baiknya bisa turun ke level dua, dan itu bagus, karena per daerah memenuhi syarat, \" kata Zubairi kepada Republika, Rabu (20/10).
"Namun, perlu diingat aglomerasi adalah perbatasan di berbagai daerah itu amat sangat ringan, sehingga misalnya batas Jakarta-Depok-Bekasi-Bogor, tak terlalu jelas dari penularan, intinya perlu tetap dijaga pengawasan mengenai orang yang berpergian diantara aglomerasi tersebut, " tambahnya.
Sementara Ahli Epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr Masdalina Pane mengkritisi dikeluarkannya Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor dari wilayah aglomerasi Jabodetabek. Menurutnya masih adanya sikap tidak konsisten dalam penurunan level PPKM.
"Minggu terakhir sebenarnya kasus DKI naik sedikit loh. Walaupun tidak signifikan tapi harus kita waspadai, setelahsebelumnya turun selama setidaknya 11 minggu dan level PPKM malah turun ya. Tidak konsisten saja, " kata Masdalina.
"Polanya sama dengan upaya penghilangan angka kematian, bagaimana enaknya pimpinan saja deh. Bosen dia lihat Jakarta level 3, begitu diturunin level 2 dengan menghilangkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang yang masih level 3, sim salabim langsung level 2," katanya.
"Kenapa enggak sejak awal di kasus turun saja langsung turunin. Capek-capek buat algoritma macam-macam untuk evaluasi PPKM, kalau ternyata bisa juga dengan sim salabim turunnya," tambah Masdalina.
Sebagian besar kabupaten kota di Jabodetabek seharusnya bisa turun ke level 2. Namun, daerah-daerah tersebut tertahan oleh jumlah capaian vaksinasi di Bogor dan juga Tangerang.
Untuk mempercepat capaian target vaksinasi di Bogor dan Tangerang, Pemerintah menyebut akan dilakukan operasi khusus oleh TNI dan Polri serta Kementerian Kesehatan dengan mengerahkan vaksinator-vaksinator.
Berkaca dari kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui dilakukannya perubahan syarat vaksinasi untuk daerah aglomerasi berdasarkan pencapaian kabupaten kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level.
Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, maka sebanyak 54 kabupaten kota akan turun ke level 2 dan sembilan kabupaten kota turun ke level 1 mulai Selasa (19/10). Keputusan ini akan diatur secara detail melalui peraturan Inmendagri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
