Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Wapres Harap BLK Komunitas Bisa Tekan Angka Pengangguran

Ahad 17 Oct 2021 05:50 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo

Wakil Presiden Maruf Amin.

Wakil Presiden Maruf Amin.

Foto: Dok KIP/Setwapres
Persentase penduduk miskin Papua pada September 2020 masih di angka 26,80 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, sehingga bisa menekan angka pengangguran. Wapres menilai pembangunan BLK Komunitas harus link and match dengan industri yang ada di sekitarnya.

"Pelatihan berbasis kejuruan dan keterampilan yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif," kata Wapres dikutip dalam siaran pers Sekretariat Wakil Presiden saat menyaksikan dimulainya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat, Sabtu (16/10).

Selain bersifat link and match, pembangunan sebuah BLK Komunitas harus dapat diperluas dengan melibatkan beragam komunitas seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan. Sehingga, akan semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja.

Wapres memaparkan, untuk Papua, jumlah angkatan kerjanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua periode Agustus 2020, sebanyak 1.767.403 jiwa. Data ini terdiri dari komponen angkatan kerja yang bekerja sebesar 1.691.475 jiwa dan komponen angkatan kerja yang menganggur sebesar 75.658 jiwa.

Data BPS ini, kata Wapres, menggambarkan tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,28 persen, serta persentase penduduk miskin pada September 2020 yang masih di angka 26,80 persen.

"Masih relatif tingginya angka pengangguran antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi yang mengikutinya, sehingga diperlukan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai pondasi yang penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini," kata Wapres.

Wapres berharap Pembangunan BLK Komunitas dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) Papua yang dapat lebih berdaya saing, memiliki karakter yang kuat, serta dapat memberikan manfaat. Terutama bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP). "Saya berharap pembangunan BLK Komunitas Yayasan GMII, menjadi salah satu pondasi bagi masa depan Papua dalam menciptakan dan meningkatkan SDM di tanah Papua yang hebat ini," katanya.

Wapres juga berpesan kepada penerima bantuan BLK Komunitas agar dapat mengelolanya secara baik dan berkelanjutan. "Tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia dan khususnya SDM Papua guna dapat mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua," kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, menuturkan, pembangunan BLK Komunitas bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Kami ingin menunjukkan bahwa dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala kesulitan ketenagakerjaan yang belum terjangkau di masyarakat," urai Ida.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS pada Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 26,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 6,93 juta jiwa.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA