REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin Indonesia kehilangan kesempatan dalam mengembangkan industri otomotif. Karena itu, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel agar komoditas tersebut dapat diolah lagi menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang dibutuhkan dalam industri otomotif.
Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). “Nikel harus bisa kita olah menjadi katoda baterai, stainless steel, menjadi lithium baterai yang nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki. Karena kesempatan besar, opportunity yang ada ke depan adalah mobil listrik. Jangan kehilangan kesempatan lagi kita,” ujar Jokowi.
Presiden meminta agar perusahaan baik BUMN, swasta, maupun para investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Sehingga berbagai komoditas di Indonesia bisa memiliki nilai tambah yang lebih besar dalam pengembangan industri otomotif ini.
“Nanti bapak ibu bisa lihat 3 tahun lagi, 2 atau 3 tahun lagi yang namanya mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita. Entah itu kerja sama BUMN dengan swasta luar atau swasta sendiri,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga ingin mengintegrasikan PT Krakatau Steel yang telah memiliki pabrik hot strip mill dengan industri otomotif ini. Jokowi menekankan agar kesempatan ini tak dilewatkan sehingga Indonesia benar-benar mendapatkan nilai tambah untuk memajukan negara.
“Dulu ada booming minyak kita kehilangan, booming kayu kita kehilangan. Ini tidak, minerba ini harus menjadi sebuah pondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia,” ucap Jokowi.
Presiden menegaskan, pemerintah harus berani menyetop ekspor bahan mentah seperti nikel meskipun mendapatkan gugatan di World Trade Organization (WTO). Adanya gugatan tersebut seharusnya tak menjadikan pemerintah mundur dalam menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
“Ya kita hadapi kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi, ga akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi. Gak akan,” tambah dia.
Selain nikel, pemerintah nantinya juga akan menghentikan ekspor CPO (crude palm oil). Menurut Jokowi, komoditas sawit nantinya harus bisa diolah lagi menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi seperti kosmetik, mentega, ataupun biodiesel dan berbagai turunan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
