Saturday, 15 Muharram 1444 / 13 August 2022

Sekjen PBB Kecam Taliban tak Penuhi Janjinya pada Perempuan

Selasa 12 Oct 2021 08:02 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih

 Juru bicara pemerintah Taliban Zabihullah Mujahid memberikan konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Selasa, 21 September 2021. Taliban telah memperluas Kabinet sementara mereka dengan menunjuk lebih banyak menteri dan wakil, tetapi gagal untuk menunjuk seorang wanita.

Juru bicara pemerintah Taliban Zabihullah Mujahid memberikan konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Selasa, 21 September 2021. Taliban telah memperluas Kabinet sementara mereka dengan menunjuk lebih banyak menteri dan wakil, tetapi gagal untuk menunjuk seorang wanita.

Foto: AP/Bernat Armangue
Hingga kini kaum perempuan di Afghanistan belum memperoleh apa yang telah dijanjikan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengecam Taliban karena melanggar janji mereka terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Dia menuntut Taliban merealisasikan apa yang telah dijanjikannya kepada kaum perempuan di Afghanistan.

Guterres khawatir hingga kini kaum perempuan di Afghanistan belum memperoleh apa yang telah dijanjikan Taliban. “Saya sangat mengimbau Taliban menepati janji mereka kepada perempuan serta anak perempuan dan memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional,” kata Guterres kepada awak media pada Senin (11/10) dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Kendati demikian, Guterres tetap menyerukan dunia internasional menyumbang dana kemanusiaan bagi Afghanistan. Pada 15 Agustus lalu, Taliban kembali berhasil menguasai Afghanistan. Berbeda dengan sebelumnya, mereka berjanji menjalankan pemerintahan moderat. Taliban bahkan berkomitmen melindungi hak-hak perempuan, termasuk untuk memperoleh pendidikan.

Namun saat mengumumkan pemerintahan barunya pada 7 September lalu, dari 33 anggota kabinet tak ada satu pun perempuan di dalamnya. Berbeda dengan pemerintahan Afghanistan sebelumnya, Taliban juga tak membentuk kementerian urusan perempuan.

Bulan lalu, Taliban berjanji akan mengizinkan anak perempuan di Afghanistan kembali bersekolah sesegera mungkin. Kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah menengah di sana hendak dimulai. Namun kementerian pendidikan Taliban hanya menyebut anak dan tenaga pengajar laki-laki.

“Kami sedang menyelesaikan banyak hal. Itu akan terjadi sesegera mungkin,” kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid saat mengomentari tentang apakah anak perempuan Afghanistan diizinkan kembali bersekolah.

Sebelumnya, UNICEF menyambut positif kabar dibukanya kembali sekolah menengah di Afghanistan setelah ditutup berbulan-bulan. Namun, karena kali ini Taliban yang berkuasa, mereka khawatir anak-anak perempuan tak diizinkan bersekolah. “Kami sangat khawatir banyak gadis mungkin tidak diizinkan kembali (bersekolah) saat ini,” kata UNICEF dalam sebuah pernyataan pada 19 September lalu.

UNICEF menekankan, anak-anak perempuan di Afghanistan tak boleh dibiarkan tidak bersekolah. Sangat penting semua anak perempuan, termasuk anak perempuan yang lebih tua, dapat melanjutkan pendidikan tanpa penundaan lebih lanjut. “Untuk itu, kami membutuhkan guru perempuan untuk melanjutkan mengajar,” demikian bunyi pernyataan UNICEF.

Ketika Taliban berkuasa pada 1996-2001, peran dan gerak perempuan di Afghanistan secara ekstrem dibatasi. Mereka dilarang meninggalkan rumah tanpa pendamping laki-laki. Selain itu, mereka harus mengenakan burqa ketika berada di luar ruangan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan pun tak ada.

Baca juga : 85 Persen Populasi Dunia akan Alami Berbagai Peristiwa Cuaca

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA