Monday, 28 Zulqaidah 1443 / 27 June 2022

Pelaku Usaha Kota Malang Diminta Lekas Urus Sertifikat Halal

Kamis 07 Oct 2021 07:40 WIB

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Fuji Pratiwi

Label halal. Pelaku usaha di Kota Malang, Jawa Timur, diminta segera mengurus sertifikat halal.

Label halal. Pelaku usaha di Kota Malang, Jawa Timur, diminta segera mengurus sertifikat halal.

Foto: Republika/Prayogi/ca
Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal sebenarnya mudah.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Jawa Timur, meminta pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa segera mengurus proses sertifikasi halal. Langkah ini penting agar bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian untuk para konsumen.

Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni menyatakan, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal sebenarnya mudah. Pelaku UMKM di Kota Malang misalnya, mereka hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). "Nah ini yang belum dimiliki oleh mereka (pelaku UMKM)," kata Ida kepada wartawan di Kota Malang, Rabu (6/10).

Baca Juga

Menurut Ida, proses pemilikan NIB bisa dilakukan dengan menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Pada proses ini, pengguna hanya perlu mencantumkan NIK yang ada di KTP. Kemudian pengguna juga harus memiliki alamat surat elektronik atau email.

Setelah memiliki dua hal tersebut, pengguna bisa langsung mendapatkan akses di OSS. Data bisa langsung terekam di sistem tanpa harus mengunggah persyaratan lainnya. "Hanya persyaratan mandiri saja. Itu yang kita diperlukan," ungkap dia.

Menurut Ida, NIB harus dimiliki oleh pelaku UMKM setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Semua aspek harus dilengkapi, apalagi ada program wajib label halal pada 2024. Sebab itu, Disporapar mencoba merintis kepengurusan tersebut mulai sekarang.

Ida tak menampik, terdapat beberapa laporan pelaku UMKM yang kesulitan untuk mengurus NIB. Dibandingkan sulit, Ida justru menilai, ini karena belum memahami proses pengurusan. Melihat masalah ini, maka pengkondisian dengan dinas perizinan harus segera dilakukan.

Sebagai informasi, terdapat delapan pelaku usaha yang sedang mengurus sertifikasi halal pada tahun ini. Para pelaku usaha ini diharapkan bisa mengikuti seluruh proses yang ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal bisa segera diberikan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan catatan Disporapat Kota Malang, saat ini ada 17 hotel, dan restoran yang telah mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Sementara itu, untuk pelaku UMKM sudah ada 77 usaha yang tersertifikasi.

 

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA