REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, dirasakan banyak aktivis dan elemen masyarakat. Ancaman dan penahanan terhadap kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, masih terus terjadi.
Peneliti di Universitas Sydney, Australia Thomas Power menilai, menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh tindakan pemerintah sendiri. Hal itu memicu menyempitnya ruang publik untuk kebebasan sipil, dan melebarnya ketimpangan sosial ekonomi akibat menguatnya oligarki politik, serta melemahnya keseimbangan kekuasaan yang terjadi di era pemerintahan Jokowi.
"Semua ini, menurut dia adalah sebagian contoh yang membuat kualitas demokrasi Indonesia mengalami regresi," ujar Thomas dalam sebuah diskusi akhir pekan berjudul ‘Regresi Demokrasi: Apa yang Harus Dilakukan?’ di kanal Zoom Public Virtue di Jakarta, Ahad (3/10).
Acara yang digelar oleh lembaga kajian demokrasi dan aktivisme kewargaan Public Virtue ini merupakan prapeluncuran buku ISEAS yang terbit pada 2020 dengan judul 'Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression'. Peluncuran edisi bahasa Indonesia buku tersebut dijadwalkan akhir Oktober mendatang, dengan judul yang sama, “Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?”.
Selaku editor buku Thomas mengatakan, beberapa tindakan pemerintah Indonesia yang saat ini dapat dianggap telah menyebabkan regresi adalah penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum yang melemahkan hak asasi manusia. Tindakan pemerintah, sebut dia, seperti kriminalisasi para aktivis dan penegakan hukum yang partisan.
Termasuk juga, sambung dia, penggelembungan kekuasaan eksekutif, turut memberikan dampak besar dalam regresi demokrasi di Indonesia. "Kalau dulu kriminalisasi aktivis dilakukan kepada orang-orang yang melawan pemerintah dan melawan demokrasi, maka saat ini kriminalisasi dilakukan kepada orang-orang yang peduli dan membela demokrasi," kata Tom, sapaan akrabnya.
Direktur Kurawal Foundation, Darmawan Triwibowo menilai, sistem demokrasi saat ini menurun bukan karena adanya kudeta militer. Sistem demokrasi menurun, sebut dia, melainkan karena tindakan mereka yang terpilih secara demokratis.
"Penggelembungan eksekutif saat ini tengah terjadi terutama karena polarisasi yang telah terjadi sejak Pemilu 2014," ungkap Darmawan.
Akibatnya, kata dia, saat ini seperti terjadi pertarungan politik yang saling meniadakan (zero sum game) di dalam tubuh pemerintah. Polarisasi tersebut juga melemahkan suara-suara berbeda lewat perangkat hukum. "Jika perangkat hukumnya tidak ada, maka perangkat tersebut akan dibuat,” kata Darmawan.
Dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Najib Azca, mengamini pendapat Tom dan Darmawan. Menurut dia, situasi demokrasi Indonesia pada saat ini diwarnai oleh pelemahan berbagai lini sektor, salah satunya sektor keamanan. Reformasi keamanan saat ini juga terlihat mengalami banyak masalah.
Selain keamanan, diskusi juga menyoroti turunnya kualitas demokrasi dari aspek kualitas Pemilu di Indonesia. Peneliti Thermis Indonesia Titi Anggraeni mengatakan bahwa untuk menangkal isu regresi demokrasi, sebenarnya telah ada upaya untuk menguatkan sistem presidensial sejak tahun 2009.
"Penguatan sistem presidensial diperlukan karena presiden dan DPR perlu membuat banyak kesepakatan dalam pembuatan undang-undang, serta menjamin semua kelompok masyarakat memiliki representasi. Tapi yang terjadi bukanlah penguatan sistem tersebut, melainkan penguatan individunya. Akibatnya keseimbangan kekuasaan semakin lemah," kata Titi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
