REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, jajarannya di pusat dan daerah untuk berupaya melestarikan lingkungan dan masyarakat adat tetap terjaga bersamaan dengan pembangunan yang ada. PDIP mengaku tidak ingin pembangunan merusak lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), dan menyingkirkan masyarakat adat.
"Bu Mega berpesan bahwa sekarang terjadi perubahan cuaca dan iklim yang luar biasa. Ini yang harus kita jaga bersama untuk menjaga hutan agar mengurangi emisi karbon. Ini concern Bu Mega bahwa beliau ajarkan kami agar tak hanya pikirkan politik dan kekuasaan, namun keseimbangan kehidupan jadi lebih penting," kata Ketua DPP PDIP Bidang Olahraga dan Pemuda Eriko Sotarduga dalam keterangan, Ahad (3/10).
Komitmen itu disampaikan PDIP saat menemui aktivis lingkungan Chaerudin atau yang akrab disapa Babeh Idin di taman hutan DAS Pesanggrahan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, jajaran PDIP menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada Babe Idin dan Komunitas Sangga Buana, sekaligus menanam benih bambu dan kopi.
Eriko Sotarduga mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki visi untuk menjaga lingkungan di Indonesia. Dia melanjutkan, visi itu menjadi komitmen bersama oleh jajaran partai berlambang banteng moncong putih itu baik di struktural, eksekutif maupun legislatif.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mensyukuri Indonesia berada di garis khatulistiwa. Namun, keuntungan itu pun harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti pesan Megawati, lanjut Eriko, Indonesia harus melestarikan lingkungan dari segi hutan dan lautannya.
Di sisi lain, Eriko juga menyatakan pihaknya mengupayakan agar hasil pertanian diberikan harga yang pantas. PDIP, lanjut dia, tidak ingin petani tidak menerima kesejahteraan dari hasil budidayanya.
"Ini tanggung jawab kami, kami akan tingkatkan kewajaran harga untuk petani. Di sisi lain, kami juga dorong program di Jawa Barat. Sesuai perintah ketum dan sekjen, kami akan gelar kegiatan agar anak muda bisa dapat beasiswa pendidikan," kata dia.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan partainya melalui banyak program terus mendorong adanya kelestarian lingkungan. Anggota Komisi IV DPR RI itu juga menyatakan pihaknya menyadari lahan terbuka hijau di DKI Jakarta sangat kurang, begitu juga di Jawa Barat.
Hal itu pun membuat penyerapan air dan DAS Ciliwung terganggu. Karena itu, partainya berupaya agar hutan yang ada di dua daerah tersebut tidak dijadikan wilayah pembangunan. Saat ini, ia menjelaskan, ada berbagai peraturan yang membolehkan hutan berubah fungsi dengan digantikan hutan lain, atau diganti dengan sejumlah uang.
Sebagai ilustrasi, saat ini per hektar wilayah hutan yang dialihfungsikan di Jakarta hanya membebani pengusaha Rp 60 juta. Di Jawa Barat, bahkan lebih rendah, yakni Rp 40 juta. Nilainya tak seimbang dengan dampak kerugiannya.
PDIP ingin ada perbaikan. Setiap alih fungsi hutan harus dikenakan syarat yang tak mudah. Dengan begitu, diharapkan hutan tetap dijaga dan dilestarikan.
"Kami akan berjuang supaya ganti rugi tak mudah dan murah," tegas Ono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
