Jumat 01 Oct 2021 00:59 WIB

Wapres Minta Jatim Mutakhirkan Data Penerima Manfaat Bansos

Wapres minta Gubernur dan lima kabupaten Jatim muktahirkan data KPM

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Wakil Presiden Maruf Amin.
Foto: Dok KIP/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Gubernur Jawa Timur dan lima bupati yang daerahnya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, memutakhirkan data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai. Ini setelah keputusan Pemerintah menambah alokasi dana melalui bantuan sosial untuk Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan hingga akhir 2021.

"Saya minta Gubernur Jawa Timur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten, yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai," kata Wapres saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9).

Wapres ingin anggaran tersebut tepat sasaran dan dirasakan kelompok masyarakat yang berhak. Sehingga upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera terwujud.

Selain itu, Wapres juga meminta agar masing-masing kepala daerah untuk melakukan konvergensi program dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L). Sebab, tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan yakni membuat program-program penanggulangan konvergen dan terintegrasi dalam menyasar masyarakat yang berhak.

 

Sementara, kata Wapres, besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar.

Menurutnya, dengan waktu tersisa tiga bulan butuh butuh berbagai upaya ekstra, salah satunya melalui penambahan alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan pada lima kabupaten yang ditetapkan di tahun 2021 tersebut.

"Yang terkait tambahan ini untuk hanya 2021, untuk mempercepat, ahun depan kita akan melaksanakan kembali program-program yang sifatnya pemberdayaan dan meningkatkan produktivitas dan kapasitas," ujarnya.

Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten Jawa Timur itu mencapai 508.571 jiwa dengan jumlah 265.180 rumah tangga miskin. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa, Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa.

Lalu, Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa, kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwaz serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement