Rabu 29 Sep 2021 15:15 WIB

Ridwan Kamil Paparkan Tiga Solusi Turunkan Angka Kemiskinan

Solusi pertama adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti sekolah gratis

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andi Nur Aminah
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional ahli utama secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (24/9).
Foto: Humas Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional ahli utama secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (24/9).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program. Menurutnya, ada tiga solusi yang sedang dijalankan Pemprov Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dia menyebutkan, solusi pertama adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis. Kedua, menekan angka kemiskinan dengan rutilahu. Ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha. 

Baca Juga

“Kami punya Kredit Mesra. Kita ada program Satu Desa Satu Usaha. Sudah 3.000an desa dan 5.000 tenaga usaha dalam tiga tahun. Lalu ada Satu Pesantren Satu Produk, kami baru sanggup 2.000-an pesantren punya usaha dalam tiga tahun dari 9.000 pesantren yang ada di desa-desa,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa petang (29/9).

“Serta kalau didukung APBN, program Satu Pesantren Satu Produk saya kira dalam 2024 bisa menjadi pengentasan kemiskinan berbasis pesantren,” imbuhnya. 

Pada rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan, ada dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, memastikan program perlindungan sosial. Kedua adalah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem. 

"Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem," kata Wapres RI. 

Untuk memastikan dua hal tersebut berjalan optimal, kata Wapres RI, semua jajaran kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah bersangkutan mesti memastikan program tepat sasaran. 

"Saya meminta kepada para gubernur dan bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan," katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement