Sunday, 11 Rabiul Awwal 1443 / 17 October 2021

Sunday, 11 Rabiul Awwal 1443 / 17 October 2021

Wapres: Keterbukaan Informasi Publik adalah Hak Masyarakat

Selasa 28 Sep 2021 17:32 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Maruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Maruf Amin

Foto: BKKBN
Wapres nilai pemerintahan yang bersih tercermin dari keterbukaan informasi publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, meminta badan publik konsisten dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Wapres mengatakan, komitmen keterbukaan informasi publik harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat.

"Pemerintahan yang baik dan bersih, salah satunya tercermin dalam keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik. Karena itu, komitmen keterbukaan informasi publik harus terus dilaksanakan," ujar Wapres di acara peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang digelar Komisi Informasi Pusat, Selasa (28/9).

Baca Juga

Wapres mengingatkan keterbukaan dan akses terhadap informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi badan publik untuk menunda pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik. Selain itu, ia juga meminta badan publik melakukan pembenahan dalam menyajikan informasi publik. 

Apalagi, di tengah perkembangan teknologi digitalisasi informasi dan berbagai platform aplikasi, masyarakat dapat mengakses langsung semua informasi yang ada di publik. Menurutnya, pembenahan dan inovasi itu penting untuk badan publik menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

"Semua badan publik harus siap bertransformasi, melakukan pembenahan, dan berinovasi agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, aman, mudah dan murah dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik," ujar Wapres.

Karena itu, komitmen keterbukaan informasi publik harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat. Kiai Ma'ruf juga menekankan optimalisasi keterbukaan informasi publik di masa pandemi saat ini guna mewujudkan kondisi dan suasana yang kondusif bagi terlaksananya program-program prioritas pemerintah.

"Seperti penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi guna mengendalikan penyebaran virus Covid-19 agar seluruh masyarakat dapat kembali beraktivitas secara aman/sehat dan produktif, termasuk di seluruh desa di Tanah Air," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA