Senin 27 Sep 2021 20:33 WIB

Belasan Ribu ASN dan PPPK di Garut Belum Punya Rumah Sendiri

Kepala BTN bangga Bupati Garut memikirkan solusi bagi ASN yang tak memiliki rumah.

Pekerja melanjutkan pembangunan rumah KPR. (ilustrasi).
Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Pekerja melanjutkan pembangunan rumah KPR. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, belasan ribu aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Garut, Jawa Barat belum mempunyai rumah sendiri. Menurut dia, mereka memiliki sejumlah kendala, seperti keterbatasan ekonomi.

"Bagi pejabat tinggi pratama, para administrator, dan para camat mungkin hampir 85 persen sudah mempunyai rumah sendiri, tapi masih belasan ribu orang PNS dan PPPK yang belum mempunyai rumah sendiri," kata Bupati Garut saat penandatanganan kerja sama dengan BTN terkait penyediaan rumah bagi ASN/PPPK di lapangan Sekretariat Daerah Pemkab Garut, Senin (27/9).

Bupati menyampaikan, pihaknya melakukan kerja sama dengan BTN sebagai langkah konkret pemerintah daerah membantu penyediaan rumah bagi ASN/PPPK yang selama ini belum memiliki rumah sendiri. Jumlah ASN di Garut, kata Rudy, tercatat sebanyak 19 ribuan orang, ditambah dengan PPPK sehingga seluruhnya menjadi 22 ribuan orang.

"Kita punya 19 ribu ASN, hampir 22 ribu dengan PPPK yang nanti kerja sama dengan BTN untuk memfasilitasi rumah bagi ASN dan PPPK, Pemkab Garut menyambut baik kerja sama ini karena perumahan ini adalah penting," kata dia.

Ia mengungkapkan, kerja sama penyediaan rumah dengan BTN untuk mewujudkan aparatur negara memiliki rumah layak, nyaman, dan aman untuk tempat tinggal bersama keluarga yang akhirnya nanti akan mendorong semangat kerja untuk mengabdikan diri kepada negara. Menurut dia, aparatur negara akan mampu memiliki rumah sendiri karena memiliki gaji yang diberikan negara, ditambah lagi ada tunjangan yang besarannya bisa tiga kali lipat dari gaji.

"Saya mendoakan semua PNS dan PPPK memiliki rumah sendiri, dari hasil keringat sendiri dipotong dari gaji yang diberikan dari negara, karena ada pendapatan lain yang diberikan pemerintah daerah setara 3 sampai 4 kali lipat yaitu tunjangan," kata dia.

Kepala BTN Kantor Wilayah 1, Edward Alimin Sjarief mengaku bangga bisa bekerja sama dengan Pemkab Garut dalam penyediaan rumah bagi ASN atau PPPK. Ia berharap, kerja sama itu bisa menjadi akses mendapatkan rumah ideal bagi aparatur negara.

"Saya bangga banget Pak, terus terang, karena Pak Bupati berarti memikirkan kesejahteraan staf bawahannya sampai ke jajaran bawah," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement