Wednesday, 14 Rabiul Awwal 1443 / 20 October 2021

Wednesday, 14 Rabiul Awwal 1443 / 20 October 2021

Bahas Plt untuk Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Gelar Rapat

Senin 27 Sep 2021 10:52 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengenakan rompi tahanan saat konferensi pers penahanan  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (25/9). KPK resmi menahan Azis Syamsuddin setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Republika/Thoudy Badai

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengenakan rompi tahanan saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (25/9). KPK resmi menahan Azis Syamsuddin setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Adanya Plt wakil ketua DPR, bukan kali pertama dilakukan oleh parlemen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghargai proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Azis Syamsuddin. Terkait penggantinya setelah politikus Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan DPR disebutnya akan menggelar rapat untuk membahas pelaksana tugas (Plt) yang menggantikannya sementara.

"Dalam pimpiman DPR yang bersifat kolektif kolegial itu ada mekanisme rapat pimpinan untuk mendelegasikan Plt ketika satu orang berhalangan," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/9).

"Kita baru mau rapim (rapat pimpinan) hari ini," sambungnya.

Adanya Plt wakil ketua DPR, disebut Dasco, bukan kali pertama dilakukan oleh parlemen. Hal tersebut bisa terjadi karena pimpinan DPR berhalangan bertugas, seperti adanya kunjungan kerja ke luar negeri.

"Itu biasanya tugas-tugasnya biasanya kemudian disepakati diPlt-kan sementara, yang bersangkutan tidak busa menjalankan tugasnya," ujar Dasco.

Terkait pengganti Azis, ia menjelaskan bahwa DPR berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Meski begitu, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat dari Partai Golkar terkait nama pengganti Azis.

"Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk dan biarkanlah itu berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Kita yang di DPR tinggal menunggu," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA