REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM— Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat meminta agar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tetap digelar pada tahun ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat.
Ketua PWNU NTB, Prof TGH Masnun Tahir, meminta agar muktamar segera digelar tahun ini, kendati dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya normal.
Hal itu menyusul, perkembangan kasus pandemi Covid-19, justru terus membaik ditandai dengan penurunan level PPKM di semua daerah.
"Yang utama, bagaimana memperhatikan ketaatan warga untuk mengikuti, serta menyukseskan program vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan organisasi sosial keagamaan termasuk kami dari PWNU NTB," ujar Prof Masnun dalam keterangan tertulis di terima wartawan di Mataram, Jumat (24/9).
Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram itu, pihaknya memberikan kelonggaran kepada semua PCNU ataupun MWC hingga ranting NU yang sudah habis masa khidmatnya pada 2021 untuk melaksanakan permusyawaratan di levelnya masing-masing.
"Jadi, sikap PWNU NTB ini juga selaras dengan pelaksanaan MUNAS dan KOMBES NU pada 25-26 September 2021 di Jakarta, sekaligus mendukung pelaksanaan Muktamar NU ke 34 tahun 2021 di Lampung tetap mempertimbangkan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID-19," kata Prof Masnun.
Terkait mekanisme pemilihan Rais
Amm dan Ketua Umum Tanfidziah PBNU dalam Muktamar ke-34 di Lampung, kata dia, PWNU NTB masih memandang mekanisme pemilihan Rais Am tetap dilakukan ulama yang tergabung dalam Tim Ahlul Halli wal Aqdi. Di mana pemilihan dilakukan oleh PWNU dan PCNU untuk Ketua Umum Tanfidziah."Hal ini sesuai dengan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 2015," katanya.
Secara terpisah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatra Selatan mendesak pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama paling lambat akhir tahun 2021.
"Muktamar NU sebaiknya dilakukan pada Desember 2021. Pelaksanaannya sudah mundur maka secepatnya diperlukan muktamar," kata Ketua PWNU Sumatra Selatan, KH Amiruddin Nahrawi, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Desakan tersebut disampaikan KH Amiruddin usai menggelar diskusi singkat dengan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) serta Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua PWNU Banten KH Bunyamin.
Menurut KH Amiruddin, jika muktamar tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan kepemimpinan di tubuh NU. Padahal, organisasi tersebut sangat besar dengan berbagai dinamikanya.Amiruddin juga mengajak seluruh elemen di dalam Nahdlatul Ulama bisa bersatu bergotong royong untuk bersama mewujudkan Muktamar NU pada tahun 2021.
"Alhamdulillah, saya bertemu dengan kawan lama ada Gus Ipul dan juga Gus Yahya. Kamimendiskusikan bagaimana PBNU ke depan yang dinamis, inovatif, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Sesuai dengan jadwal, Muktamar Ke-34 NU seharusnya pada 22 hingga 27 Oktober 2020 di Provinsi Lampung. Namun, karena pandemi Covid-19, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) pada 2020 memutuskan perubahan waktu Muktamar Ke-34 NU pada Oktober 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
