REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama dengan sejumlah fasilitas kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit.
"Terdapat 11 Puskesmas dan empat rumah sakit (RS) yang komit mendukung pelayanan KB yakni RSUD Kota Depok, RS Universitas Indonesia, RS Bhayangkara Brimob, dan RS Setya Bhakti," ujar Kepala DPAPMK Kota Depok, Nessi Annisa Handari di Balai Kota Depok, Kamis (23/9).
Menurut Nessi, beberapa capaian program KB mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19 yakni kepesertaan KB yang turun pada 2020 sebesar 75,04 persen dari sebelumnya 75,30 persen di 2019, serta penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang juga menurun 25,82 persen di 2020 dari sebelumnya 26,01 persen di 2019.
"Mengatasi dampak menurunnya pelayanan KB ini, maka Pemkot Depok melakukan berbagai upaya memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama pandemi, dan bersinergi dengan fasilitas kesehatan serta bidan praktek mandiri," jelasnya.
Nessi mengatakann, membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing demi terwujudnya keluarga berkualitas dapat dilakukan melalui program KB. "Tujuannya adalah mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak," terangnya.
Dia menambahkan, kemudian, meningkatkan akses dan kualitas informasi konseling, pelayanan KB hingga kesehatan reproduksi. Termasuk, sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Depok.
"Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pelayanan KB serta menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur. Di antaranya melalui peningkatan peran fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB," jelas Nessi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
