REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan kembali peringatannya bahwa perdamaian di Irlandia Utara tidak boleh dirusak oleh ketegangan terkait aturan pasca-Brexit. Peringatan Biden muncul selama pertemuan Oval Office dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.
Dia menggarisbawahi pentingnya keseimbangan di wilayah tersebut, yang ditetapkan lewat Perjanjian Belfast 1998. Johnson pun menanggapi pernyataan Biden dengan mengatakan bahwa Inggris "sepenuhnya bersatu dan jangan ada yang mengganggu keseimbangan Perjanjian Belfast".
Pekan lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi memperingatkan Inggris bahwa kesepakatan perdagangan AS-Inggris akan terancam jika ada ketidaksepakatan dengan UE. Awal tahun ini, puluhan petugas polisi terluka, serta bus umum, dan mobil rusak dalam kerusuhan yang dipicu unjuk rasa kelompok loyalis di Irlandia Utara.
Kelompok loyalis berpendapat bahwa Protokol Irlandia Utara, yang menyelaraskan kawasan dengan Uni Eropa untuk menghindari perbatasan di pulau itu, menciptakan perbatasan de facto antara Irlandia Utara dan seluruh Inggris. Dalam pidato baru-baru ini, pemimpin Partai Persatuan Demokrat Jeffrey Donaldson menguraikan kesediaannya untuk menjatuhkan Stormont (Majelis Irlandia Utara) jika protokol tersebut tidak diubah secara substansial.
Dalam referendum 2016, Irlandia Utara memilih untuk tetap berada di UE, tetapi proses Brexit dikhawatirkan dapat memicu permusuhan di wilayah tersebut. Inggris dan Republik Irlandia menandatangani kesepakatan, yang diperantarai oleh AS dan delapan partai politik di Irlandia Utara, pada 10 April 1998. Kesepakatan itu, yang dijuluki Perjanjian Belfast atau Good Friday Agreement, sebagian besar mengakhiri kekerasan era Troubles, di mana 3.500 orang kehilangan nyawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
