REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Pemerintah Turki berencana mengajukan Perjanjian Iklim Paris ke parlemen bulan depan sejalan dengan langkah-langkah konstruktif dan deklarasi kontribusinya untuk tujuan tersebut, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Selasa.
Perjanjian Iklim Paris merupakan persetujuan dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB yang bertujuan pengurangan emisi karbon dioksida efektif yang berlaku pada 2020. Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 di Paris, Prancis.
“Turki tidak acuh terhadap masalah, krisis, atau seruan global apa pun, dan juga akan melakukan bagiannya dalam perubahan iklim dan melindungi lingkungan,” kata Erdogan dalam sambutannya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York.
Pemimpin Turki menggarisbawahi bahwa dunia harus memusatkan perhatiannya pada perubahan iklim, karena selain masalah lingkungan, masalah ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah oleh Bumi.
Pencegahan virus korona dimungkinkan dengan vaksinasi, tetapi tidak ada solusi laboratorium untuk perubahan iklim, kata presiden Turki.
"Untuk alasan ini, juga untuk perubahan iklim, kami mengulangi seruan kami bahwa 'Dunia Lebih Besar dari Lima', slogan yang kami katakan di setiap kesempatan," kata Erdogan.
"Siapa pun yang paling banyak merusak alam, atmosfer kita, air kita, tanah kita, dan bumi kita, dan siapa pun yang mengeksploitasi sumber daya alam secara liar, juga harus memberikan kontribusi terbesar untuk memerangi perubahan iklim," ujar dia.
Sementara itu, rakyat Turki berpendapat bahwa negara-negara maju dan industri tidak dapat menempatkan beban utama memerangi perubahan iklim di pundak negara-negara berkembang.
"Tidak seperti di masa lalu, kali ini tidak ada yang berhak mengatakan 'Saya kuat, saya tidak akan membayar tagihan," tambah Erdogan.
“Karena perubahan iklim memperlakukan umat manusia dengan cukup adil,” pungkas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
