Rabu 22 Sep 2021 20:14 WIB

Di Sidang PBB, Indonesia Angkat Isu Kesenjangan Vaksin Covid

Menlu RI Retno Marsudi bicara mengenai kesenjangan vaksin di Sidang Majelis Umum PBB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Ilustrasi.
Foto: AP/Jose Luis Magana
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Sidang Majelis Umum (SMU) ke-76 dimulai. Terdapat rangkaian acara dilangsungkan sejak Selasa (14/9) hingga Senin (27/9) mendatang. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan menghadiri 28 pertemuan di sela SMU ke-76 di Markas PBB di New York Amerika Serikat (AS).

Menlu Retno mewakili Indonesia untuk membicarakan kesetaraan vaksin di setidaknya 28 pertemuan atau selama berlangsungnya SMU PBB. Isu ini menjadi salah satu isu penting dan utama yang diangkat Indonesia.

Baca Juga

"Secara garis besar pertama, saya membicarakan kerja sama mengatasi pandemi, termasuk bagaimana kita bekerja sama mempersempit gap vaksin antara negara maju dan berkembang," ujar Retno dalam pengarahan virtual dari New York, Rabu (22/9) pagi.

Kesetaraan vaksin memang menjadi prinsip Indonesia untuk diperjuangkan sejak awal pandemi. Menlu Retno terus mendorong tersampaikannya isu vaksin karena memiliki tanggung jawab tambahan yakni sebagai salah satu Co-Chairs atau pemimpin bersama Covax Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group. "Jadi saya akan terus menyuarakan isu kesetaraan vaksin bagi semua negara," tuturnya.

Dalam pembukaannya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyoroti ketimpangan akses vaksin yang masih sangat lebar. Hal tersebut membuat dunia kesulitan untuk dapat pulih dan keluar dari pandemi.

Sekjen PBB menyinggung langkah mayoritas negara yang lebih kaya telah menerima vaksin penuh, sedangkan lebih dari 90 persen penduduk Afrika belum menerima satu dosis pun. Dari 5,7 miliar dosis vaksin Covid-19 yang diberikan di seluruh dunia, hanya dua persen di antaranya yang disalurkan di Afrika.

Oleh karenanya, Guterres mendorong rencana global untuk penyuntikan vaksin Covid-19 kepada 70 persen populasi dunia pada semester pertama tahun depan. "Secara khusus juga, Sekjen PBB menggarisbawahi pentingnya dunia kolaborasi untuk memenuhi harapan masyarakat internasional," kata Menlu Retno.

Presiden majelis umum yang baru, Menlu Maladewa Abdulla Shahid, juga menuturkan beberapa prioritas utama yang akan diusung selama kepemimpinannya. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 mengenai gap vaksin. Selain itu, isu terkait lain yang diusung Indonesia di forum PBB adalah kerja sama untuk pemulihan ekonomi pascapandemi.

Menlu Retno sudah melakukan pertemuan dengan beberapa negara selama SMU ini. Selain membahas pandemi, isu lain yang dibahas yakni terkait Myanmar, Afghanistan, dan ASEAN.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement