Monday, 28 Zulqaidah 1443 / 27 June 2022

Joe Biden Dukung Solusi Dua Negara Israel-Palestina

Rabu 22 Sep 2021 19:17 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih

Presiden Joe Biden bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Intercontinental Barclay Hotel selama Sidang Umum PBB, Senin, 20 September 2021, di New York.

Presiden Joe Biden bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Intercontinental Barclay Hotel selama Sidang Umum PBB, Senin, 20 September 2021, di New York.

Foto: AP/Evan Vucci
Biden menyuarakan dukungan pada solusi dua negara di Majelis Umum PBB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyuarakan dukungan pada solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Menurut dia, berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan demokratis merupakan cara terbaik guna memastikan masa depan Israel.

Dalam pidatonya di sesi ke-76 Majelis Umum PBB pada Selasa (21/9), Biden mengungkapkan AS berkomitmen pada keamanan Israel. Dukungan Washington untuk negara Yahudi yang merdeka pun tak perlu diragukan.

Baca Juga

"Namun saya terus percaya bahwa solusi dua negara adalah cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara demokratis Yahudi, hidup dalam damai bersama negara Palestina yang layak, berdaulat, dan demokratis," kata Biden dikutip dari laman Daily Sabah.

Biden tak memungkiri bahwa hal itu masih jauh untuk diwujudkan. "Akan tetapi kita tidak boleh membiarkan diri kita menyerah pada kemungkinan kemajuan," ujarnya.

Awal bulan ini Israel menyuarakan penolakan atas rencana pemerintahan Biden membuka kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem Timur. "Kami pikir itu ide yang buruk dan kami telah memberi tahu Amerika bahwa kami rasa itu ide yang buruk," kata Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada 1 September lalu.

Lapid berpendapat langkah AS membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem Timur akan mengirim pesan keliru. "Tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tapi juga ke negara lain. Kami tidak ingin ini terjadi," ujarnya.

Dia memperingatkan kabinet Israel saat ini memiliki struktur yang sensitif. Jika AS mengambil langkah semacam itu untuk Palestina, hal tersebut berpotensi memecah pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel saat ini terbentuk atas koalisi dari partai-partai ekstrem kanan, tengah, kiri, dan Arab.

Pada Desember 2017, AS, di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS menjadi negara pertama di dunia yang memberi pengakuan semacam itu. Pada Mei 2018, Washington memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.

Di tahun yang sama, pemerintahan Trump menutup konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem Timur. Serangkaian langkah tersebut sempat memicu ketegangan, tak hanya di Tepi Barat, tapi juga Jalur Gaza.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA