Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Risma: Bansos PKH Banyak Dibelanjakan untuk Rokok

Selasa 21 Sep 2021 18:25 WIB

Rep: Febryan. A  / Red: Ratna Puspita

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9). Rapat tersebut membahas terkait penyesuaian rencana kerja anggaran Kementerian atau Lembaga sesuai hasil Badan Anggaran DPR.Prayogi/Republika

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9). Rapat tersebut membahas terkait penyesuaian rencana kerja anggaran Kementerian atau Lembaga sesuai hasil Badan Anggaran DPR.Prayogi/Republika

Foto: Prayogi/Republika.
Metode baru yang sedang dikembangkan Kemsos, yakni penyaluran tanpa kartu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) banyak digunakan masyarakat untuk membeli rokok. Untuk mengatasinya, Risma mengembangkan metode penyaluran baru.

Risma mengatakan, berdasarkan hasil survei, keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan dana bansos PKH paling banyak untuk membeli beras. Paling banyak kedua untuk beli rokok.

Baca Juga

"Jadi penyelesaian kemiskinan itu semakin jauh, (padahal) uang negara keluar semakin banyak. Nanti (dengan metode baru), tidak bisa lagi digunakan untuk beli rokok atau beli minuman keras," kata Risma saat Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/9).

Risma menerangkan, metode baru yang sedang dikembangkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni penyaluran tanpa kartu. Ia mengatakan, penyaluran akan bertumpu pada penggunaan KTP, aplikasi di ponsel pintar, dan penggunaan sistem pengenal wajah atau biometrix.

Metode baru ini, kata Risma, juga akan berfungsi untuk mengendalikan penggunaan dana bansos, baik dana Program Sembako maupun dana PKH. "Nah dengan pengendalian itu, tidak akan cair uangnya kalau dibelikan rokok atau minuman keras. Jadi, nanti kita akan buat sistem pengendalian seperti itu," kata dia.

Namun, Risma tak menjelaskan secara gamblang bagaimana metode ini bekerja sehingga bisa mencegah KPM membeli rokok. Dia hanya mengatakan, metode baru ini akan mulai diterapkan pada Oktober 2021 di sejumlah daerah.

Untuk diketahui, PKH 2021 ditargetkan untuk 10 juta KPM dengan total anggaran Rp 28,7 triliun. Masing-masing KPM menerima besaran bansos secara berbeda, tergantung kriteria. Besarannya mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per tahun. 

Sedangkan program BPNT/Kartu Sembako ditargetkan untuk 18,8 juta KPM dengan total anggaran Rp 42,5 triliun. Masing-masing KPM menerima Rp 200 ribu/bulan selama 12 bulan. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA