Tuesday, 13 Rabiul Awwal 1443 / 19 October 2021

Tuesday, 13 Rabiul Awwal 1443 / 19 October 2021

Sopir Logistik Keluhkan Hambatan Syarat Perjalanan

Selasa 21 Sep 2021 17:25 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Deretan truk logistik antarpulau.

[Ilustrasi] Deretan truk logistik antarpulau.

Foto: Antara/Kornelis Kaha
Syarat perjalanan yang menyulitkan distribusi logistik, yakni tes rapid antigen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menerima aduan para sopir logistik terkait syarat perjalanan selama masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, para sopir logistik ini berencana melakukan aksi demonstrasi pada Kamis (23/9) mendatang untuk menuntut kemudahan syarat perjalanan kepada pemerintah.

Namun, rencana aksi demonstrasi ini batal setelah perwakilan sopir logistik bertemu dan berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (21/9). “Pada hari Kamis, kami ingin menggelar aksi demonstrasi serentak seluruh Indonesia, namun hari ini kami ditemui oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan besar harapan kami agar KSP Moeldoko bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para sopir,” kata Hadi, salah satu perwakilan dari Konfederasi Sopir Logistik Indonesia, dikutip dari siaran resmi KSP.

Baca Juga

Para sopir mengeluhkan mengenai syarat perjalanan yang dianggap masih menyulitkan mereka untuk mendistribusikan logistik antardaerah dan antarpulau. Di antaranya, syarat tes rapid antigen bagi para sopir logistik, terutama yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Syarat rapid antigen ini berlaku bagi semua sopir baik yang sudah maupun belum divaksinasi. Namun, menurut mereka, jam pelayanan tes rapid antigen gratis ini masih sangat terbatas, yakni dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam.

Para sopir pun mengeluhkan pengiriman logistik di malam hari yang terhambat karena syarat tes rapid antigen ini. Bahkan, tak jarang hal ini juga menyebabkan penumpukan antrean di pelabuhan.

Saat menerima aduan itu, Moeldoko langsung menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk berkoordinasi memecahkan permasalahan para sopir logistik. “Saya sudah menghubungi Menkes Budi Gunadi dan menjelaskan semua permasalahan para sopir. Beliau akan mendorong percepatan program vaksinasi untuk semua sopir logistik,” kata Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko juga mengatakan, KSP telah meminta Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait protokol baru syarat perjalanan untuk sopir logistik. Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro mengatakan, KSP juga akan memfasilitasi vaksinasi gratis untuk para sopir logistik yang belum menerima vaksin.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA