REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan hak pekerja terhadap akses vaksin gotong royong yang dilakukan pengusaha. Mufida menyinggung capaian vaksin gotong royong saat ini masih masih cukup rendah.
Data vaksinasi Kemenkes menyebut per 17 September 2021, dosis 1 vaksin gotong royong 942.746 (6,28 persen) dan dosis 2 703.096 (4,69 persen) dari target sekitar 15 juta dosis.
"Presiden Joko Widodo pernah meminta target vaksin gotong royong 22 juta, sekarang turun 15 juta. Seharusnya ada percepatan pelaksanaan vaksin gotong royong sebab ada hak pekerja di sana yang harus segera mendapatkan vaksin untuk aktivitas bekerja," kata Mufida dalam keterangan pers, Selasa (21/9).
Mufida menilai percepatan ini perlu dilakukan. Sebab bagi karyawan yang sudah mendaftar lewat jalur vaksin gotong royong tidak bisa mendaftar program vaksin dari jalur pemerintah. "Pada saat program vaksin pemerintah semakin gencar, harusnya para pekerja ini mendapatkan haknya lewat vaksin gotong royong tapi percepatannya masih perlu diakselerasi," ujar politikus dari PKS itu.
Mufida mendapat laporan persoalan yang muncul yakni keterlambatan kedatangan vaksin. Padahal menurut Kementerian BUMN, akhir Juli 2021 lalu stok vaksin gotong royong sudah ada 7 juta dosis. Terlebih harga vaksin gotong royong untuk perusahaan juga turun dan ada kepastian stok 7 juta. "Ini bisa dijembatani dimana terjadi kebuntuannya. Jangan sampai nanti saling lempar kesalahan dan tanggung jawab. Pada akhirnya para pekerja yang dikorbankan," tutur Mufida.
Selain itu, Mufida mengingatkan vaksin gotong royong tetap gratis bagi pekerja. Kemudian, tidak boleh menggunakan vaksin gotong royong untuk booster bagi masyarakat umum. Ia memantau sempat beredar pendaftaran booster dengan vaksin Sinophram di RS Swasta yang seharusnya dikhususkan bagi vaksin gotong royong. "Sejauh ini vaksin booster hanya boleh bagi tenaga kesehatan, bukan yang lain," tegas Mufida.
