REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Regulator interne Rusia siap menaikkan denda secara signifikan Facebook dan Alphabet. Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa (Roskomnadzor) mengatakan hal tersebut akan dilakukan jika Facebook dan Alphabet menolak untuk menghapus konten yang dinilai ilegal di Rusia.
“Untuk sejumlah perusahaan yang secara sistematis menolak untuk mematuhi tuntutan hukum agensi, masalah denda pendapatan sedang dipertimbangkan dalam waktu dekat,” tulis pernyataan resmi Roskomnadzor dikutip dari Bloomberg, Senin (20/9).
Facebook saat ini telah dikenai denda senilai 66 juta rubel atau 900 ribu dolar AS. Sementara Twitter dikenakan denda senilai 38,4 juta rubel dan Google 26 juta rubel.
Tuntutan Rusia untuk menghapus konten dari situs web Google meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan transparansi Google, pada tahun 2015 perusahaan menerima permintaan untuk menghapus kurang dari lima ribu item dari situs webnya. Pada 2020, jumlah itu melonjak menjadi lebih dari 340 ribu.
Sementara itu, Google dan Apple juga telah didenda karena pelanggaran lainnya. Pada April 2021, pihak berwenang Rusia memerintahkan Apple untuk membayar 12 juta dolar AS karena diduga melanggar undang-undang monopoli. Sementara itu, pada Juli 2021, Google diperintahkan untuk membayar denda sebesar 3 juta rubel karena menolak menyimpan data pribadi Rusia di server negara tersebut. Lalu LinkedIn yang dimiliki oleh Microsoft Corp telah diblokir di Rusia sejak 2016 karena menolak menyimpan data pengguna secara lokal.
Saat ini Rusia tengah meningkatkan pengawasan kepada perusahaan teknologi asing di tengah tindakan keras yang lebih luas terhadap oposisi anti Kremlin tahun ini. Pekan lalu, Apple dan Google Alphabet setuju untuk aplikasi Smart Voting yang dirancang untuk membantu pengunjuk rasa memilih politisi partai yang berkuasa.
Pemerintah Rusia bergerak lebih agresif untuk mengekang akses informasi sejak penangkapan pemimpin oposisi Alexey Navalny pada Januari 2021. Selain itu juga banyak media independen telah ditandai sebagai agen asing dan dipaksa untuk menutup atau mematuhi persyaratan pelaporan yang memberatkan.
Human Rights Watch mengungkapkan serangkaian Undang-undang dan peraturan yang diperkenalkan pada 2018 hingga 2019 memperluas kemampuan otoritas Rusia untuk memfilter konten internet secara otomatis. Pemerintah mewajibkan penyedia layanan internet untuk memasang peralatan yang dapat memblokir situs web dan juga berusaha membatasi akses warga ke jaringan pribadi virtual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
