REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perusahaan ponsel Xiaomi mengambil sikap untuk memblokir ponsel di wilayah yang dibatasi ekspor. Menurut laporan XDA Developer, dilansir dari Slashgear, Jumat (17/9), ada teori bahwa pemblokiran hanya diaktifkan pada ponsel Xiaomi yang diaktifkan di negara-negara yang terdaftar. Bukan ponsel yang telah diaktifkan di tempat lain terlebih dahulu.
Xiaomi melarang ekspor ponselnya ke negara-negara seperti Crimea, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan dan Suriah. Namun, perusahaan tidak benar-benar memiliki kontrol atas pengecer dan eksportir pihak ketiga yang mungkin melayani konsumen di wilayah tersebut. Di masa lalu, konsumen seperti itu dapat dengan bebas membeli dan menggunakan ponsel Xiaomi, tetapi itu mungkin berubah sekarang.
ROM pihak ketiga yang berjalan di ponsel Xiaomi mungkin juga tidak terpengaruh oleh sistem pemblokiran jarak jauh perusahaan. Meskipun Syarat dan Ketentuan dengan jelas melarang penjualan dan ekspor produk ke negara-negara terlarang, tidak disebutkan apa pun tentang pemblokiran penggunaan telepon di sana. Jika terbukti sah secara hukum, itu bisa menjadi preseden bagi produsen lain untuk mengikutinya.
Sisi lain, tidak semua smartphone tersedia di semua pasar. Namun, tidak sulit untuk membelinya melalui pengecer online. Di samping kompatibilitas jaringan dan peraturan lokasi, sangat mungkin untuk membuat ponsel berfungsi di wilayah yang tidak didukung.
Ada sejumlah kecil negara di mana mayoritas negara-negara sekutu dunia telah disetujui untuk tidak mengekspor barang-barang mereka. Beberapa perusahaan telah mematuhi pembatasan tersebut agar mereka tidak dihukum karena melanggar larangan perdagangan tersebut.
ZTE, misalnya, dihukum berat oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) karena mengekspor produk yang menggunakan teknologi dan komponen AS ke negara-negara terlarang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
