Saturday, 26 Zulqaidah 1443 / 25 June 2022

Taliban Klaim Pemerintahannya akan Diakui Internasional

Ahad 12 Sep 2021 16:47 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

 Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid berbicara selama konferensi pers di Kabul, Afghanistan Selasa, 7 September 2021. Taliban pada hari Selasa mengumumkan kabinet sementara yang diisi dengan veteran dari pemerintahan keras mereka di akhir 1990-an dan pertempuran 20 tahun berikutnya melawan AS- memimpin koalisi dan sekutu pemerintah Afghanistan.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid berbicara selama konferensi pers di Kabul, Afghanistan Selasa, 7 September 2021. Taliban pada hari Selasa mengumumkan kabinet sementara yang diisi dengan veteran dari pemerintahan keras mereka di akhir 1990-an dan pertempuran 20 tahun berikutnya melawan AS- memimpin koalisi dan sekutu pemerintah Afghanistan.

Foto: AP/Muhammad Farooq
Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan barunya untuk Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban mengklaim telah melihat tanda-tanda positif dari komunitas internasional untuk mengakui pemerintahannya di Afghanistan. Menurut Taliban, hal itu bakal terjadi segera atau dalam waktu dekat.

“Upaya sedang dilakukan. Tanda-tandanya positif (pemerintahan Taliban di Afghanistan) akan diakui di tingkat internasional,” kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada Sabtu (11/9), dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Dia mengklaim, tuntutan masyarakat internasional telah dipenuhi. Hal itu termasuk menjaga keamanan di seluruh wilayah dan memastikan Afghanistan tidak akan menjadi ancaman internasional.

Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan barunya untuk Afghanistan pada Selasa (7/9) lalu. Terdapat 33 anggota kabinet. Seluruhnya merupakan anggota dan loyalis Taliban.

Amerika Serikat (AS) mengaku prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak dari beberapa tokoh Taliban yang ditunjuk mengisi jabatan tinggi pemerintah. Setidaknya ada dua tokoh “problematik” yang duduk di jajaran pemerintahan Taliban. Pertama adalah Mullah Mohammad Hasan Akhun yang ditunjuk sebagai perdana menteri. Dia diketahui pernah menjabat sebagai menteri senior selama pemerintahan ultrakonservatif Taliban di Afghanistan pada dekade 1990-an.

Tokoh kedua adalah Sirajuddin Haqqani yang ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Dia adalah pendiri jaringan “Haqqani” yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh AS. Haqqani merupakan salah satu orang yang paling dicari FBI karena keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan kaitannya dengan al-Qaeda.

Baca juga : In Picture: Perpustakaan Ruang Membaca Akasara di Lahan Sanitasi

Washington paham bahwa struktur pemerintahan saat ini hanya bersifat sementara. “Namun kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

PBB mengatakan, mereka tidak akan terlibat dalam pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Menurutnya, hal itu merupakan hak negara-negara anggota. “Dari sudut pandang kami, mengenai pengumuman hari ini, hanya penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan ke Afghanistan,” kata juru bicara PBB Farhan Haq. 

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA