Saturday, 17 Rabiul Awwal 1443 / 23 October 2021

Saturday, 17 Rabiul Awwal 1443 / 23 October 2021

OJK Hadirkan Fintech Lending Berprinsip Syariah

Ahad 12 Sep 2021 08:00 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Mas Alamil Huda

Seorang pria melintasi papan penyedia layanan asuransi di Jakarta, Senin (6/9). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi nasional hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp949,44 triliun atau meningkat 8,11 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu.

Seorang pria melintasi papan penyedia layanan asuransi di Jakarta, Senin (6/9). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi nasional hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp949,44 triliun atau meningkat 8,11 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu.

Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kehadiran P2P lending syariah peluang strategis bagi industri keuangan syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan produk keuangan syariah melalui fintech peer-to-peer lending. Adapun fintech lending ini menggunakan prinsip syariah yang dikabarkan sudah memperoleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

 

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, kehadiran P2P lending syariah merupakan peluang strategis bagi industri keuangan syariah untuk memperluas layanan keuangan syariah. "Hal ini pun memudahkan masyarakat mendapat akses pembiayaan berbasis syariah," ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Ahad (12/9).

 

Dalam literatur OJK, P2P Lending Syariah merupakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

 

Bagi pemberi dana, manfaat yang akan diterima adalah alternatif portofolio investasi berbasis syariah dan berkontribusi memajukan UMKM yang didanai fintech P2P Lending Syariah. Bagi penerima dana, manfaat yang akan diterima adalah sumber permodalan yang cepat dengan imbal hasil kompetitif dan persyaratan yang lebih sederhana berbasis online.

Adapun akad pembiayaan ini memenuhi prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), universal (alamiyah), keseimbangan (tawazun), dan tidak mengandung objek yang diharamkan. "Fintech P2P lending syariah pun telah mendapat fatwa MUI dan MUI. Tentunya juga terdaftar dan telah mendapat izin OJK," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA