KPK Selamatkan 203 Aset Senilai Rp 54 Miliar di Bandung

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan

Logo KPK
Logo KPK | Foto: Republika/Iman Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan 203 aset senilai Rp54 miliar di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat. Penyelamatan aset dilakukan berkat sinergitas KPK, Kejaksaan RI, BPN dan Pemkot Bandung.

"Kami apresiasi Walikota, Kajari, Asdatun Kejati dan Kepala Kantor Pertanahan yang telah bekerja bersama-sama, sehingga tanah yang bermasalah bisa kembali ke pemilik sahnya," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan dalam keterangan, Selasa (7/9).

Baca Juga

Aset tersebut berupa 202 bidang tanah senilai Rp 53,1 miliar. Begitu juga dengan satu aset bermasalah bermasalah berupa tanah Kelurahan Cigending seluas 974 meter persegi senilai Rp 892 juta.  

Yudhiawan mengatakan, penyelamatan aset merupakan satu dari delapan area intervensi KPK dalam program pencegahan korupsi di daerah yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

Ada tiga fokus, katanya, yang menjadi konsen KPK dalam manajemen aset daerah, yaitu melakukan pengamanan dengan sertifikasi, penertiban dengan memastikan kewajiban pihak ketiga menyerahkan aset yang menjadi hak pemda dan pemulihan aset.

"Kalau sekarang namanya pemulihan aset. Aset yang seharusnya milik pemerintah, maka yang menjadi milik pemerintah bagaimanapun harus dikembalikan ke negara. Tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh siapapun," katanya.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio menyatakan komitmen pemkot Bandung untuk mendukung pemda secara penuh melakukan sertifikasi atas aset-asetnya. Dia mengakui bahwa amanat undang-undang agraria tanah-tanah di seluruh Indonesia wajib didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum.

Menurutnya, banyak pihak baik individu, pemerintah, maupun badan hukum dapat mengklaim kepemilikan tanah. Namun, sambungnya, klaim tersebut tidak akan berdampak jika tidak memiliki sertifikat tanah.

"Hari ini kami akan serahkan 1 sertifikat dari lima aset yang bermasalah, yaitu tanah kelurahan Cigending. Sedangkan, dari program registrasi nasional secara simbolis akan kami serahkan 202 sertifikat hak atas tanah seluas 2,5 hektar," katanya.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...

Terkait


Direksi AP II Dapat Pembekalan dari KPK, BPKP, Kajati Banten

Pengangkatan Pejabat Probolinggo Harus Melalui Suami Bupati

Isu Harun Masiku di Indonesia, PDIP: Haruskah Ditanggapi?

KPK Kaget, DPRD DKI Masuk Kategori Rendah Kepatuhan LHKPN

KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat tak Akurat

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image