Ahad 05 Sep 2021 20:04 WIB

AS - China Gagal Capai Kesepakatan Iklim

Kesepakatan iklim China dan AS terganjal dengan perdebatan tentang hak asasi manusia

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih
Bendera Amerika ditampilkan bersama dengan bendera Cina. Ilustrasi.
Foto: AP / Andy Wong
Bendera Amerika ditampilkan bersama dengan bendera Cina. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- China dan Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kesepakatan tentang perubahan iklim. Menurut South China Morning Post, Beijing menolak seruan untuk membuat komitmen kepada publik tentang perubahan iklim sebelum pertemuan puncak iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Glasgow pada November.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Jumat (3/9), pembicaraan mengenai kesepakatan iklim antara China dan AS terganjal dengan perdebatan tentang hak asasi manusia. Belum lama ini, Washington menuduh industri tenaga surya Beijing melakukan praktik kerja paksa terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Baca Juga

“China sudah memiliki rencana dan peta jalannya sendiri untuk mencapai tujuan (perubahan) iklim,” kata para pemimpin China kepada utusan iklim AS John Kerry, dalam laporan South China Morning Post yang mengutip seorang sumber.

Kerry meninggalkan kota Tianjin, China pada Jumat tanpa mendapatkan komitmen tegas dari Beijing. Namun Kementerian Lingkungan China telah mengatakan dialog dengan AS berjalan sangat mendalam dan pragmatis. China berkomitmen untuk melakukan pembicaraan lanjutan dengan AS.

Menurut South China Morning Post, Beijing dilaporkan menolak proposal Kerry untuk mempercepat upaya iklim China. Salah satunya termasuk komitmen publik terhadap batas pemanasan global 1,5 derajat Celcius yang ditargetkan dalam Perjanjian Paris 2015. China juga belum memiliki kerangka waktu yang pasti untuk mengurangi emisi karbon sebelum 2030.

China dilaporkan mengabaikan permintaan AS untuk moratorium pembiayaan proyek-proyek batu bara di luar negeri. Sementara AS menjatuhkan sanksi pada perusahaan tenaga surya China karena diduga melanggar hak asasi manusia di Xinjiang.

Pada Kamis (2/9), Kerry telah memperingatkan pembangunan pembangkit listrik batu bara Beijing dapat membatalkan kapasitas global untuk memenuhi target lingkungan. Kerry mengatakan AS telah menegaskan peningkatan pembangunan pembangkit listrik batu bara merupakan tantangan yang signifikan bagi upaya dunia untuk menangani krisis iklim.

China meningkatkan 38,4 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara ke dalam operasinya pada tahun lalu. Jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat secara global.

China telah menantang AS untuk memperbaiki hubungan dan membuat kemajuan dalam perubahan iklim. Kerry mendesak pemerintah China agar kerja sama dalam perubahan iklim tidak terpengaruh oleh ketegangan kedua negara dalam hal lainnya.

“Sangat penting bahwa tidak peduli perbedaan apa yang kita miliki, kita harus mengatasi krisis iklim,” kata Kerry.

Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan kepada Kerry kerja sama dalam pemanasan global tidak dapat dipisahkan dari diplomasi yang lebih luas antara kedua negara. Dalam panggilan video dengan Kerry, Wang menuduh Washington melakukan kesalahan dalam perhitungan strategis besar terhadap China.

"Tidak mungkin kerja sama iklim China-AS secara keseluruhan ditingkatkan di atas hubungan China-AS. AS harus berhenti melihat China sebagai ancaman dan lawan," kata Wang.

China dan AS merupakan dua negara teratas dunia yang menghasilkan pencemaran udara. Menurut Climate Trade, masing-masing negara menghasilkan 10 juta dan 5,4 juta ton karbon dioksida pada 2019.

Penasihat kebijakan global senior untuk Greenpeace Asia Timur, Li Shuo, mengatakan kegagalan AS mencapai kesepakatan iklim dengan China bukan pertanda baik. “Tidak ada hasil adalah hasil. Hubungan (AS-China) telah menimbulkan korban di planet ini," ujarnya.

Pada Jumat, Greenpeace Asia Timur menerbitkan laporan Tahunan 2020 yang memperingatkan bahwa Arktik kemungkinan mengalami musim panas tanpa es laut setelah 2035 akibat perubahan cuaca. Hal ini terjadi lebih awal dari perkiraan sebelumnya yaitu 2050.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement