REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data pribadi nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor dan beredar di dunia maya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku data presiden bukan berasal dari database Dukcapil, data itu sudah ada sebelumnya sejak pemilihan umum (pemilu) presiden beberapa tahun lalu.
"Data presiden itu bukan dari database milik Dukcapil. Karena sebelumnya data itu sudah beredar saat pileg dan pilpres," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Republika, Jumat (3/9).
Sebab, pihaknya mengaku pusat data Dukcapil sampai saat ini tak ada gangguan, tidak diserang peretas (hacker) atau tak ada yang bocor. Terkait alasan foto kartu identitas Jokowi yang beredar luas di dunia maya, ia menilai data tersebut muncul sejak zaman pemilu beberapa waktu lalu dan banyak beredar.
Ia menduga data-data tersebut ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, Zudan mengimbau semua lembaga jangan menyebarluaskan nomor induk kependudukan (NIK) warga karena itu menjadi pintu masuk untuk akses berbagai layanan publik.
"Kalau mau pasang daftar calon bupati, calon kepala daerah, gubernur atau DPR cukup umumkan nama dan foto saja, jangan NIK. Karena NIK itu nanti digunakan untuk banyak keperluan," ujarnya.
Tak hanya KPU, ia mengimbau semua lembaga juga jangan memasang atau mengumumkan NIK nasabahnya, pelanggannya atau masyarakat luas. Terkait kalau ada masyarakat yang mengeluh datanya disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, ia menegaskan bukan berarti data Dukcapil yang bocor.
"Coba lihat di mesin pencari Google dan ketik KTP el dan klik foto KTP el, banyak kan gambarnya. Masyarakat kita sering mengunggah KTP elektronik, kartu keluarga (KK), paspor, ijazah, lewat aplikasi pesan instan Whatsapp, email, padahal itu kan datanya masuk ke pemilik platform," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
