Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

Wapres: Perkebunan Sawit Rakyat Harus Masuk Industri Hilir

Jumat 03 Sep 2021 20:53 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Nashih Nashrullah

Wakil Presiden Maruf Amin.menilai industri hilir perkebunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah

Wakil Presiden Maruf Amin.menilai industri hilir perkebunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah

Foto: Dok KIP/Setwapres
Industri hilir perkebunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, meminta petani sawit di perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir guna meningkatkan nilai tambah. 

Wapres mengatakan, selain nilai tambah, masuk ke industri hilir dapat meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas bagi sawit perkebunan rakyat. 

Baca Juga

"Dalam hal ini, UMKM Sawit merupakan sarana yang tepat bagi perkebunan rakyat untuk masuk ke industri hilir," ujar Wapres di acara Panen Perdana Kelapa Sawit Hasil Program Peremajaan Sawit Rakyat melalui virtual, Kamis (2/9). 

Wapres mengatakan, produksi skala UMKM tidak saja menjadi nilai tambah untuk petani sawit, tetapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas karena beragamnya produk turunan sawit di Indonesia.

Karena itu, Pemerintah menyambut baik program Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Sawit sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor riil di pesantren. 

"Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur-santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya," kata Wapres. 

Upaya ini juga, kata Wapres, sejalan dengan upaya meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan petani khusunya petani kelapa sawit. 

Sebab, kesejahteraan bagi petani swadaya kelapa sawit penting, karena petani swadaya saat ini menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, dari sekitar 14,6 juta hektare perkebunan kelapa sawit, diperkirakan sebesar 6,04 juta hektare atau 41,35 persen dikuasai oleh perkebunan rakyat dengan produksi minyak sawit 16,2 juta ton atau 34 persen.

"Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani," kata Wapres.

Karena itu, Wapres menekankan setidaknya tiga kluster yang perlu dikelola untuk meningkatkan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani.  

Pertama, kata Wapres, penguatan sektor hulu, melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam; peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat serta tanaman sela dan integrasi dengan ternak atau disebut sebagai pertanian terintegrasi.

Kedua, dengan memperkuat industri hilir yakni melalui penguatan permodalan, pengembangan dan pengelolaan produksi sawit pasca panen. 

"Hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi, pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawit serta tetap menjaga harga CPO," kata Wapres.

Ketiga, Wapres menilai peningkatan kualitas SDM, melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi, manajemen usaha, serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas. 

Selain itu, melalui pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemanfaatan teknologi untuk pemasaran.    

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA