REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menceritakan kembali soal bagaimana PAN bisa diajak ikut rapat dengan koalisi pemerintah beberapa waktu lalu. Zulkifli merasa terhormat PAN bisa diajak rapat dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.
"Suatu kehormatan bagi kami diajak, diminta nyampaikan pikiran-pikiran. Tapi, karena baru pertama kali kemarin diundang, ya saya bicaranya nggak banyak, walaupun di kepala saya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Tapi ya karena baru pertama, ramai-ramai," kata Zulkifli dalam sambutannya di pembukaan Rakernas II PAN, Selasa (31/8).
Zulkifli mengungkapkan, dirinya dihubungi oleh Sekrataris Kabinet (Setkab) Pramono Anung enam hari sebelum pertemuan. Awalnya, Zulkifli mengaku, tidak tahu akan ada pertemuan besar tersebut.
"Saya baru tahu malam sebelum pertemuan, besoknya itu, saya sudah mau tidur, Eddy Soeparno sekjen PAN telpon, 'tum, kita diundang ini ketua-ketua partai koalisi dan sekum hadir,' oh ya oke," ujarnya.
Zulkifli mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain persoalan covid, ekonomi, dan hubungan pusat-daerah. Oleh karena itu, menurut Zulkifli, setelah 23 tahun hasil amandemen itu perlu dievaluasi. Termasuk menentukan arah demokrasi.
"Ada juga yang mengatakan, wah kita cocoknya perlu demokrasi terpimpin, ada yang bicara gitu. Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan," katanya.
"Jadi, kalau mau kita ini memang demokrasi yang msuyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," katanya lagi.
Setelah masing-masing pimpinan partai menyampaikan pikiran-pikirannya, dilanjutkan dengan presiden. Setelah itu pertemuan ditutup dengan makan malam. "Tapi apa pun itu saya diundang, tentu kehormatan bagi PAN," ucap wakil ketua MPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
