Wednesday, 9 Rabiul Awwal 1444 / 05 October 2022

Akhir Polemik Mobil Dinas Baru Mahyeldi di Tengah Pandemi

Kamis 19 Aug 2021 14:43 WIB

Red: Andri Saubani

Gubernur Sumbar Mahyeldi serahkan mobil dinas barunya Mitsubishi Pajero Sport untuk Satgas Covid, Kamis (19/8)

Gubernur Sumbar Mahyeldi serahkan mobil dinas barunya Mitsubishi Pajero Sport untuk Satgas Covid, Kamis (19/8)

Foto: Republika/Febrian Fachri
Mahyeldi akhirnya menyerahkan mobil dinas barunya untuk Satgas Covid-19 Sumbar.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri

Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan wakilnya Audy Joinaldy menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai, pembelian mobil mewah untuk mereka tidak tepat pada saat  situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga

Mahyeldi diberi fasilitas mobil dinas Mitsubishi Pajero. Sedangkan Audy diberi Hyundai Palisade. Untuk pengadaan dua mobil dinas baru ini menelan anggaran Rp 2 miliar lebih.

Mobil dinas baru untuk pasangan kepala daerah yang diusung koalisi PKS dan PPP ini jadi sorotan berawal dari komentar politikus Demokrat yang duduk di DPRD Sumbar Novrizon.

"Sangat kita sayangkan. Kita kan sedang pandemi dan refocusing anggaran, tapi malahan mereka membeli mobil dinas baru," kata Novrizon, Selasa (17/8).

Pengadaan mobil dinas baru gubernur dan wagub Sumbar ini juga mendapat reaksi keras dari Anggota DPR RI Andre Rosiade. Andre adalah wakil rakyat Sumbar dari Partai Gerindra.

"Masyarakat sedang menderita. Pandemi menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat. Lha, pemimpinnya gagah-gagahan beli mobil dinas baru. Ini enggak benar namanya," kata Andre, Rabu (18/8).

Andre menilai harusnya para kepala daerah menahan diri untuk tidak dulu membeli mobil dinas baru sebagai rasa empati terhadap kondisi sulit yang dialami masyarakat. Bila persoalan mobil dinas lama ada kerusakan, menurut dia sementara bisa diperbaiki di bengkel yang memadai.

"Kan tinggal dibawa ke bengkel saja, itu bisa. Kalau enggak tahu bengkelnya, biar saya tunjukin," kata Andre, Rabu (18/8).

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu pun menyoroti beberapa langkah penanganan Covid-19 yang terhenti di zaman Mahyeldi dan Audy memimpin Sumbar. Ia mengingat, pada era kepala daerah sebelumnya, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit, penanganan Covid-19 di Sumbar banyak mendapat apresiasi secara nasional.

Tetapi, sejak era Mahyeldi dan Audy memimpin penanganan Covid-19 di Sumbar justru menurun. Bahkan, sampai masuk ke dalam lima provinsi dengan penanganan pandemi Covid-19 terburuk.

Pada zaman kepala daerah sebelumnya, kata dia, Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) juga mendapat pasokan anggaran yang cukup untuk melakukan pemeriksaan sampel Covid-19. Sekarang, Lab Unand terkesan dibiarkan kewalahan sampai harus meminta donasi untuk biaya operasional.

"Bagaimana bisa kita berharap penanganan Covid-19 serius dilakukan kalau begini. Visi misinya sebelum jadi gubernur akan menangani Covid-19. Tapi sekarang bagaimana? Gubernur beli mobil dinas baru yang harganya miliaran rupiah saat pandemi seperti ini. Dulu alasannya tidak bisa melakukan penyekatan PPKM atau mendukung berdirinya posko karena tidak ada anggaran. Tapi sekarang bisa mobil baru," kata Andre menambahkan.

Senada dengan Andre, pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi, mengingatkan, beberapa pekan lalu Pemprov Sumbar juga mendapat kritikan karena belum menganggarkan bantuan untuk Lab FK Unand. FK Unand menurut Asrinaldi sekarang kewalahan karena setiap hari memeriksa ribuan sampel swab masyarakat Sumbar.

"Dana bantuan untuk Lab katanya ada tapi masih ada pembahasan-pembahasan sampai akhirnya terlambat. Karena APBD belum tersedia. Sekarang tiba-tiba muncul mobil dinas baru dengan menggunakan APBD," ujar Asrinaldi.

Untuk meredam kekecewaan masyarakat, Asrinaldi menyarankan supaya Mahyeldi dan Audy segera mempercepat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi. Karena, selama keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumbar, penanganan pandemi mengalami kemunduran dibandingkan masa kepala daerah sebelumnya Irwan Prayitno dan Nasrul Abit.

Padangan sedikit berbeda datang dari Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura. Charles mengatakan, pengadaan mobil dinas baru ini juga karena andil DPRD Provinsi Sumbar yang meloloskan penganggaran ini dalam pembahasan Rencana APBD.

"Kita sayangkan juga DPRD yang meloloskan. Jangan hanya kepada gubernur ditimpakan. Gubernur itu kan tidak atas keinginan sendiri. Artinya DPRD dan gubernur tidak peka," kata Charles, kepada Republika, Rabu (18/8).

Charles berpendapat pemerintah dan lembaga legislatif harus fokus dalam menyusun anggaran. Supaya dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini, anggaran yang dimiliki pemerintah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dengan mencuatnya seputar pembelian mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini, menurut Charles harus menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah yang lain. Ia berharap para bupati wali kota beserta wakilnya belajar dari pro dan kontra pembelian mobil dinas baru gubernur ini.

"Jangan-jangan di tempat lain (Pemda lain) juga sedang menyiapkan anggaran untuk beli mobil dinas baru untuk bupati dan wali kota beserta wakilnya. Ini harus dicegah supaya kepala daerah harus fokus dulu kepada penanganan Covid-19," ucap Charles.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA