Tuesday, 9 Rajab 1444 / 31 January 2023

DPD RI Minta Anggaran Infrastruktur Dikurangi

Kamis 19 Aug 2021 09:13 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Hiru Muhammad

Suasana proyek pembangunan LRT di Jakarta, Rabu (18/8/2021). Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Suasana proyek pembangunan LRT di Jakarta, Rabu (18/8/2021). Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Pemerintah harus fokus memulihkan berbagai sektor yang terdampak Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur. Ia menilai, anggaran tersebut untuk sementara bisa dialihkan ke penanganan Covid-19.

Menurutnya, anggaran untuk infrastruktur bukannya tidak penting. Hanya saja, pemerintah harus fokus memulihkan berbagai sektor yang terdampak Covid-19, seperti kesehatan dan perekonomian.

"Untuk saat ini, yang sangat diperlukan adalah pemulihan diberbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi, perlindungan sosial, UMKM, ataupun insentif usaha," ujar La Nyalla lewat keterangan tertulisnya, Rabu (18/7).

Ia menilai, saat ini perekonomian mikro lebih memerlukan konsentrasi baik secara kebijakan maupun secara anggaran. Karena kontraksi ekonomi dampak dari pandemi semakin dalam. 

"Harus segera dilakukan percepatan melalui berbagai kebijakan untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi. Dengan menunda sementara waktu pembangunan infrastruktur," ujar La Nyalla.

Ia berharap pemerintah dapat fokus pada salah satu sasaran dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya dengan pemenuhan fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan vaksinasi. 

"Jika pengendalian wabah teratasi, langkah selanjutnya adalah pemulihan ekonomi pada sektor-sektor vital dan mikro agar bergerak perlahan," ujar La Nyalla.

Kendati demikian, ia juga menyadari bahwa pemerintah tidak bisa mengalihkan 100 persen anggaran infrastruktur. Sebab hal itu akan berdampak pada perkembangan proyek strategis nasional.

"Semuanya memerlukan anggaran yang cukup. Saya kira infrastruktur yang tidak terlalu prioritas bisa dipotong anggarannya untuk kepentingan pandemi," ujar La Nyalla.

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA