Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Asosiasi Jurnalis Protes Perdana Menteri dan Menkes Israel

Kamis 12 Aug 2021 21:26 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih

 Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menghadiri rapat kabinet di kantor perdana menteri di Yerusalem, Minggu, 1 Agustus 2021.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menghadiri rapat kabinet di kantor perdana menteri di Yerusalem, Minggu, 1 Agustus 2021.

Foto: AP/Abir Sultan/Pool European Pressphoto Agenc
Perdana Menteri dan Menkes Israel tak pernah beri kesempatan wartawan bertanya

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – The Journalist Association bersama jaringan reporter kesehatan dan politik telah mengajukan protes kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett serta Menteri Kesehatan Israel Nitzan Horowitz. Keduanya dinilai tak pernah menyediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan saat melakukan konferensi pers.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Bennett dan Horowitz, The Journalist Association menyinggung tentang pernyataan atau pengumuman mereka tentang penanganan pandemi Covid-19 serta topik-topik lainnya. Namun, saat melangsungkan keterangan pers keduanya tak pernah memungkinkan awak media untuk bertanya.

"Wartawan bukanlah pengganggu yang perlu disingkirkan, karena Menteri Kesehatan (Horowitz) jelas akan setuju karena dia sendiri adalah seorang jurnalis senior. Wartawan melayani kepentingan publik dan bertindak untuk memastikan hak publik untuk tahu," kata The Journalist Association bersama jaringan reporter kesehatan dan politik dalam suratnya yang diterbitkan pada Rabu (11/8) dikutip dari laman Jerusalem Post.

Bennett dan Horowitz diingatkan, agar wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka mereka perlu diberi akses informasi sebanyak mungkin, termasuk mengajukan pertanyaan. Mereka menekankan pemerintah demokratis berbeda dengan yang lain dalam hal transparansi.

Misalnya, pengumuman kepada pers dilakukan secara sepihak tanpa kehadiran wartawan dan tanpa mengizinkan pertanyaan. Mereka menilai hal itu tak memajukan transparansi dan tidak berkontribusi membangun kepercayaan pada sistem pemerintahan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA