IHRAM.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menanggung pembayaran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) 98 persen masyarakat Mamuju.
"Pemerintah di Mamuju akan menanggung pembayaran kepesertaan BPJS di Mamuju sesuai komitmen memajukan sektor kesehatan" kata Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, Sabtu (7/8).
Ia mengatakan 98 persen masyarakat Mamuju yang berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa akan dibantu pemerintah mengenai pembayaran BPJS agar dapat berobat gratis pada sejumlah pelayanan kesehatan. Menurut dia, untuk masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS dapat mengurus kartu BPJS masing masing di desa agar mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
"Jadi, Pemerintah menanggung BPJS warga bukan hanya warga kurang mampu, tapi semua masyarakat Mamuju yang tidak memiliki BPJS akan diberikan pelayanan agar menjadi peserta BPJS," katanya.
Pemerintah Mamuju sebelumnya telah menanggung pembayaran premi Badan BPJS masyarakat senilai total Rp 5,02 miliar. Ia mengatakan, kartu BPJS milik 22.138 warga Kabupaten Mamuju, sebelumnya sempat dinonaktifkan oleh Pemprov Sulbar yang selama ini menanggungnya karena sudah tidak lagi menanggung pembayaran preminya.
Namun, kata dia, Pemkab Mamuju menyatakan bersedia menanggung pembayaran premi BPJS tersebut sehingga kartu BPJS masyarakat kembali telah diaktifkan. "Tidak perlu lagi khawatir berobat secara gratis di pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju karena pembayaran premi BPJS masyarakat itu telah masuk tanggungan dan dibayarkan Pemkab Mamuju," katanya.
Ia mengatakan, upaya Pemkab Mamuju yang kembali mengaktifkan BPJS milik warganya karena itu komitmen dan janji politik untuk mewujudkan semua program yang tertuang dalam visi misi pemerintah di Kabupaten Mamuju, termasuk pelayanan kesehatan gratis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
