Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Warga Harap Lapor Jika Temukan Kasus Pungli

Sabtu 07 Aug 2021 22:19 WIB

Red: Hiru Muhammad

Ilustrasi Pungli

Ilustrasi Pungli

Foto: Pixabay
Inspektorat mengimbau agar kasus tersebut menjadi pelajaran berharga

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG--Pemerintah Kota Tangerang Banten mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kasus pungutan liar oleh oknum pegawai negeri untuk segera melapor ke bagian Inspektorat agar dapat segera ditindak lanjuti.

"Masyarakat Kota Tangerang yang sekiranya menemukan kasus serupa, untuk tidak segan melaporkan keberbagai sarana laporan yang telah disediakan Pemkot Tangerang," kata Kepala Inspektorat Kota Tangerang, Dadi Budaeri dalam keterangan resminya Sabtu (7/8).

Kemudian kepada pegawai, Inspektorat mengimbau agar kasus tersebut menjadi pelajaran berharga dan tak terulang dikemudian hari. "Kepada seluruh ASN di Kota Tangerang untuk menjadikan kasus ini pelajaran yang berharga," ujarnya.

Sebelumnya beredar video di sosial media terkait pungutan liar yang dilakukan oleh Lurah Paninggilan Utara kepada warga yang ingin meminta tanda tangan berkas pembuatan surat ahli waris.Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah langsung bersikap dengan menghentikan sementara waktu oknum Lurah Paninggilan Utara, Kecamatan Larangan terkait dugaan pungutan liar tanda tangan kepada warga yang ingin mengurus pembuatan surat ahli waris senilai Rp 250.000.

"Mulai hari ini sudah kita non job kan untuk proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BKPSDM dan Inspektorat," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ditemui usai acara penyerahan bantuan dari Kementrian Perdagangan kepada Pemkot Tangerang di Tangerang LIVE Room, Jumat.

Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Heryanto mengatakan jika pihaknya sudah memanggil oknum lurah tersebut pada hari Jumat untuk dilakukan pemeriksaan bersama inspektorat. Ia  menjelaskan, dalam pemeriksaan BKPSDM melibatkan tim pembinaan, pendisiplinan dan psikolog analis integritas.

Pemeriksaan berlangsung dua jam, yang selanjutnya hasil pemeriksaan dikirimkan ke Inspektorat, untuk ditindaklanjuti lebih dalam."Terkait investigasi lanjutan, hingga putusan BKPSDM serahkan ke Inspektorat dan tim yang berwenang. Pastinya, BKPSDM tidak membenarkan tindakan tersebut terlebih sebagai aparatur negara," tegasnya.

 

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA