REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyayangkan terjadinya pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk vaksinasi Covid-19. Ia mendorong agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatur pembangunan sistem yang lebih integrasi terkait persoalan data.
"Harusnya diatur pembangunan sistem yang lebih integrasi ya itu di Kemendagri, kenapa, karena NIK itu yang mencatat begitu orang lahir sama orang meninggal, apapun latar belakangnya," kata Doli kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (5/8).
Doli menilai adanya sistem yang terintegrasi dibutuhkan. Hal tersebut mengingat kejadian yang berkaitan data bukan kali ini saja terjadi.
"Ini udah berapa kali nih, sekarang vaksin, dulu sebelumnya soal kebocoran data apa macam-macam gitu, nah jadi saya kira untuk kesekian kalinya kalau ini kasus muncul, gitu ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan," ujarnya.
Namun demikian, Doli mengungkapkan, adanya ego sektoral membuat persoalan data tak kunjung selesai dan selalu berulang. Sebab selama ini beberapa data tersebar di sejumlah kementerian. Ia mencontohkan, data kemiskinan hanya dipegang Kementerian Sosial.
"Terserah ya, kalau misalnya dikhawatirkan ada ego sektoral dibuat saja atau misalnya ada badan khusus tentang pengelolaan data kependudukan yang langsung bertanggung jawab pada Presiden tapi tidak ada lagi institusi-institusi lain yang memegang data, datanya cuma di situ aja gitu," tuturnya.
"Walaupun sebetulnya kita nggak perlu lagi karena kita kita sudah punya Kementerian Dalam Negeri yang ada dirjen dukcapilnya, sudah semuanya diintegrasikan ke situ saja," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
