Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Menko PMK: Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Rabu 04 Aug 2021 16:29 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus raharjo

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers saat kunjungan kerja di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA), Kota Bandung, Rabu (16/6). Dalam kunjungan kerja tersebut, Muhadjir Effendy beserta jajaran meninjau infrastruktur dan fasilitas penanganan Covid-19 khususnya untuk ibu hamil dan anak di RSKIA serta memberikan bantuan berupa 70 set baju hazmat dan 800 masker. Foto: Republika/Abdan Syakura

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers saat kunjungan kerja di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA), Kota Bandung, Rabu (16/6). Dalam kunjungan kerja tersebut, Muhadjir Effendy beserta jajaran meninjau infrastruktur dan fasilitas penanganan Covid-19 khususnya untuk ibu hamil dan anak di RSKIA serta memberikan bantuan berupa 70 set baju hazmat dan 800 masker. Foto: Republika/Abdan Syakura

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Pemerintah daerah diminta mengusulkan warga yang tidak terdata penerima bansos.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy  mengingatkan agar tidak ada pemotongan nominal bantuan sosial (bansos) dalam pendistribusian kepada masyarakat. Peringatan itu ditujukan untuk semua pihak terkait dalam pendistribusian bantuan sosial, khususnya aparat perangkat Kelurahan/Desa dan pihak RT/RW.

"Pokoknya tidak boleh ada pemotongan. Semuanya harus disampaikan kepada yang berhak. Ingat ini orang lagi susah jangan memanfaatkan orang susah untuk kepentingan pribadi ya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (4/8).

Ia melanjutkan saat ini pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan di masa pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bansos. Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, jangan sampai ada warga yang benar-benar membutuhkan tidak menerima bantuan sosial.

"Saya selalu menekankan aparat Kelurahan/Desa dan RT/RW senantiasa memperhatikan masyarakat yang membutuhkan agar bisa diberi bantuan," kata dia.

Ia meminta pemerintah daerah mencatat warga yang tidak terdata agar segera diusulkan untuk masuk dalam DTKS. Hal itu supaya warga yang membutuhkan bisa menerima skema bantuan sosial dari pemerintah.

"Saya pesan kepada pemerintah daerah utamanya perangkat desa agar betul-betul melihat warganya agar jangan sampai kelewatan tidak mendapatkan bantuan," kata dia.

Ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya membantu semua warga yang membutuhkan bantuan di masa pandemi Covid-19. "Pokoknya kami akan bantu semua warga yang membutuhkan. Kalau ada yang belum terjangkau oleh Bantuan Kemensos itu ada bantuan dari dana desa atau kelurahan. Kalau belum juga Bupati, Walikota juga menyediakan anggaran dana refocusing APBD," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA